Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Eselon I yang Korup Dibersihkan
Rabu, 09 Maret 2005 | 17:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Realisasi penggantian eselon I sudah mencapai 70 persen. Realisasi penggantian ini dari jumlah sekitar 100 eselon I yang mengalami penggantian. Dari 70 persen realisasi penggantian eselon I terdapat 10 persen eselon I yang ditolak karena tidak memenuhi kriteria.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Efendi, proses penggantian melalui penelurusan jejak rekam (track record) tiap calon pejabat. Usulan calon eselon I diajukan para menteri masing-masing departemen. "Semua diajukan oleh menteri lalu diteliti bersama diantaranya oleh Departemen Pemberdayagunaan Aparatur Negara," katanya di DPR RI Jakarta, Rabu (9/3).

Menurutnya, usulan calon yang ditolak karena dianggap tidak memenuhi kriteria. Salah satunya kriteria calon anggota yang bebas dari gugatan hukum. Taufiq menjelaskan, penggantian eselon I tidak memiliki campur tangan politik. "Proses rekrutmen sepenuhnya melalui mekanisme birokrasi dan tidak ada satupun campur tangan politik,"ujarnya.

Banyak pejabat yang duduk dieselon satu karena bawaan dari menteri sebelumnya, namun tetap berada ditempatnya, walaupun bosnya sudah tak lagi menjabat. Misalnya di Departemen Koperasi, pejabat bawaan bekas Menteri Ali Marwan Hanan, masih tetap duduk di tempat itu. Padahal ada kebijakan Menteri Ali Marwan yang lama diduga terjadi penyimpangan. Salah satu kasus adalah proyek pengadaan sapi di Sumedang, Jawa Barat dan Sumatera Selatan.

Menurut Menteri Taufiq, Departemen PAN, sudah menerima menerima laporan korupsi yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Selanjutnya dari hasil laporan Dep-PAN akan menyusun laporan pengawasan korupsi kepada presiden. "Apabila diperlukan Dep-PAN akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain," ujarnya.

Perihal kedudukan Departemen Pemberdayaan Aparat Negera sebagai lembaga monitoring dalam fungsi percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres No.5 tahun 2004, menurutnya, memsyaratkan kedudukan departemen yang bersih dari korupsi. "Iya dong kita harus lebih bersih sebagai lembaga monitoring pemberantasan korupsi," tuturnya.

Yuliawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Terdakwa kasus korupsi Pertamina dalam proyek pembangunan kilang minyak exor Balongan, Tabrani Ismail memberikan penjelasan kepada hakim ketua dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 9 Oktober 2003. [TEMPO/Santirta M; K18A/449/2003; 20031009]. Protes mahasiswa UI (Universitas Indonesia) menuntut para koruptor (pelaku korupsi) ditangkap, diadili, dan disita aset-aset dengan memasang foto Ketua DPR, Akbar Tandjung di samping perangkap tikus di depan Istana Presiden, Jakarta, Sabtu, 25 Oktober 2003. [TEMPO/ Santirta M; Digital Image; 20031025].
Tabrani Ismail di PN Jakpus
Protes Anti Korupsi
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Polisi Periksa Mantan Ketua DPRD Terkait Korupsi Rp 12 Miliar
Tiga Anggota DPRD Bandar Lampung Divonis 1,6 Tahun Penjara
Bupati Temanggung Resmi Jadi Tersangka
Puteh Dituntut 8 Tahun Penjara
Amien Rais Akan Pimpin MPP PAN
PAN Yogyakarta Mencari Ketua Umum Yang Bersih
Dadang Garnida Gantikan Posisi Sutanto
Organda DKI Ajukan Kenaikan Tarif Senin Depan
Pengelola Trans Jakarta Bahas Tarif Busway Berdasar Jarak
Empat Pejabat PDAM Kota Kediri Dicopot
> selengkapnya...


Referensi

Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah
Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri
Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh
UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
> selengkapnya...

Website

Kejaksaan RI
Komisi Ombudsman Nasional
Pendapat tentang Pemberantasan Korupsi
Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data