Jakarta

Hamzah Haz Dilaporkan ke Mabes Polri
Rabu, 09 Maret 2005 | 14:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Hamzah Haz dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Yunus Yusfiah hari ini dilaporkan ke Markas Besar Polri. Pelaporan ini sehubungan dengan kasus pemberhentian enam pengurus DPP partai itu.

R. Melena, satu dari enam pengurus partai yang diberhentikan, datang melapor didampingi kuasa hukumnya Eggie Sudjana, Rabu (9/3) sekitar pukul 11.00 WIB.
Melena adalah Sekretaris Pimpinan Harian Pusat PPP.

Eggie mendesak polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap bekas Wakil Presiden dan bekas Menteri Penerangan itu. Menurut dia, keduanya dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 335 Ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

"Dalam SK pemberhentian tidak ada satupun pasal yang digunakan sebagai alasan. Jadi kita menganggap ini adalah pencemaran nama baik, karena yang namanya dipecat persepsinya adalah klien saya melakukan tindakan yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," katanya kepada wartawan.

Eggie menjelaskan, bahwa dirinya sebagai kuasa hukum dari enam orang yang diberhentikan akan memberikan laporan secara terpisah, atau tidak enam orang sekaligus. "Kami tidak melaporkan secara bersama-sama, tetapi satu persatu. Alasannya agar hakimnya berbeda. Kalau hakimnya berbeda sulit bagi Hamzah Haz untuk melakukan kolusi," ujarnya.

R. Melena mengaku tidak mempunyai masalah pribadi dengan Hamzah maupun Yunus. "Jika pemecatan itu dikaitkan dengan silaturrahmi nasional, saya tidak hadir dalam acara tersebut," ujarnya.

Kasus ini mencuat sejak DPP PPP memberhentikan enam orang pengurus karena dianggap melanggar aturan untuk tidak menghadiri Silahturahmi Nasional PPP 25-27 Februari yang lalu.

Keenam orang tersebut adalah Andi M Ghalib, Suryadharma Ali, Zarkasih Noer, Ermalena, Emron Pangapi, dan Lukman Hakim Saefuddin. Mereka diberhentikan oleh pengurus pusat pada 1 Maret 2005 melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal.

Erwin Daryanto-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Presiden Belum Perintahkan Penarikan KekuatanPembentukan Partai Amanat Muhammadiyah Jadi Peringatan Buat PANKomisi Kebenaran dan Persahabatan DibentukTKW Indonesia Diperkosa dan DisiksaTersengat Minyak AmbalatIbu Bayi di Pengungsian Kurang GiziUU Pemda Batasi Kesempatan Warga Menjabat Kepala Daerah Presiden: Indonesia Prioritaskan Perundingan Damai Dengan Malaysia KPK Terus Ungkap Kasus Penjualan Kapal Tanker PertaminaKasus Ambalat, MUI Minta Pendekatan Semangat KeislamanKaum Perempuan Tolak Kenaikan Harga Minyak Satu Batalyon Marinir Disiapkan ke Ambalat Mahasiswa Kediri Desak Pemerintah Konfrontasi dengan Malaysia Indonesia Tidak Akan Bawa Kasus Ambalat ke ASEAN Pemerintah Didesak Selesaikan Kasus Jugun Ianfu Wakil Presiden Minta Krisis Ambalat Disikapi BijakPelajar Islam Indonesia Minta UU Pornografi DiprioritaskanDPD Tolak Cara Pemerintah Tangani AmbalatMUI Umumkan BreadTalk dan Hoka Hoka Bento SubhatTPM Adukan Kejanggalan Vonis Ba'asyir ke Komisi III DPRPemuda Muhammadiyah Tolak Sengketa Ambalat Dibawa ke Mahkamah InternasionalBa'asyir Ajukan BandingBKSAP DPR RI akan Kunjungi MalaysiaKSAD: TNI AD Siap Dikirim ke AmbalatKomisi I DPR akan Berunjuk Rasa Menetang Malaysia