Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Islah dengan Tiga Syarat
Selasa, 08 Maret 2005 | 03:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Suryadarma Ali, salah satu ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipecat, menyambut positif rencana islah. Namun, ia dengan mengajukan tiga syarat.

Syarat-syarat itu, menurut Suryadarma, yang ditemui wartawan usai rapat di Istana Wakil Presiden, Senin (7/3)antara lain ; pencabutan hasil rapat PPP pada 3 Februari 2005 yang melarang fungsionaris PPP mengikuti Silaturahmi Nasional PPP di Hotel Sahid, Jakarta. "Karena keputusan rapat itu tidak ada dasarnya sama sekali,"katanya.

DPP Pimpinan Hanzah, harus mencabutn surat pemecatan sementara terhadap enam pengurus DPP PPP yang mengikuti
Silaturahmi nasional. DPP juga harus minta maaf atas
pemecatan tersebut. DPP juga harus mengakui keputusan Silaturahmi nasional. "Karena keputusan silaturahmi merupakan pembangkitan umum mengenai pentingnya konsolidasi dini. Bukan jelekin siapa-siapa. Kami merasakan keterpurukan PPP ini sebagai kesalahan kolektif," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Salah satu usulan silaturahmi adalah melakukan
muktamar dipercepat, dengan model dari atas. Artinya,
pelaksanaannya tidak dimulai dari musyawarah di
tingkat ranting, lalu anak cabang, cabang, wilayah
sampai akhirnya muktamar. "Proses seperti itu makan
banyak waktu dan biaya,"kata Suryadarma.

Sebab, PPP memiliki sekitar 42 ribu ranting, 4.200 anak cabang, 420 cabang, dan 32 wilayah. "Mukmatar dengan konsep seperti itu tidak rasional. DPP nggak punya uang sebanyak itu,"ujarnya.

Suryadarma dan pengurus yang dipecat hari ini (7/3), menandatangani surat kuasa kepada lawyer untuk melakukan tindakan hukum atas keputusan DPP memecat enam pengurus DPP. "Tidak ada dasar sama sekali DPP melarang Silatnas. Ajaran Islam mana yang melarang silaturahmi?"katanya.

Menurut Suryadarma, ia dan kawan-kawan bersedia mencabut gugatan itu jika konsepnya jelas dan mencakup tiga hal di
atas. Apakah gugatan hukum itu tak akan
menghambat rencana islah? "Upaya merehabilitasi nama
kan tak boleh diabaikan,"katanya.

Abdul Manan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Kendaraan Partai Persatuan  pada pawai kendaraan peserta Pemilu , Jakarta 19 Mei 1999 [TEMPO/ Rini PWI; 30d/449/99; 2000/08/08]. Protes  oleh HMI- MPO Bogor dengan Poster bertuliskan  dari pada bertikai, mendingan tangkap Tommy Suharto di Bunderan Hotel Indonesia , November 2000 [ Bernard Chaniago/ TEMPO; 31D/322/2000; 20001122 ].
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Tujuh DPC PPP se Surakarta Pelopori Usulan MLB
DPW PPP Jateng Tuntut Perbatalan Pemecatan Enam Pengurus DPP
Ketua DPW Yogyakarta Dukung Silaturahmi Nasional
13 DPW PPP Desak Percepatan Muktamar
Tokoh PPP: SBY Tidak Intervensi Silatnas
Survei LSI: PPP Semakin Tidak Populer
Andi Ghalib Temui Hamzah Haz
PPP DIY Minta Hamzah Hadir Dalam Silatnas
Hamzah Haz Tidak Hadiri Silatnas
Presiden Tidak Intervensi PPP
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data