Nasional

Ketua MPR : Tolak Internasionalisasi Kasus Ambalat
Minggu, 06 Maret 2005 | 19:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan, pemerintah harus bekerja semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Ambalat dari klaim pihak Malaysia.

Menurutnya, masalah Ambalat bukan hanya menyangkut mengenai kedaulatan dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilanggar tetapi juga karena Ambalat mengandung kekayaan alam yang luar biasa besar. Kandungan minyak dan gas bumi di dua lempengan East Ambalat dan Blok East Ambalat jika dieksplorasi memberikan potensi keuangan sebesar Rp 4.200 triliun, jauh lebih besar dari utang Indonesia yang Rp1.400 triliun. "Ambalat adalah kawasan yang amat sangat harus dipertahankan,"kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan sebelum penutupan PKS Expo di Gelora Senayan Jakarta, Minggu (6/3).

Hidayat menginginkan Ambalat harus dipertahankan dan jangan sampai timbul beragam perdebatan yang mengakibatkan kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali. Dua pulau ini sengit diperebutkan Indonesia Malaysia, namun di Pengadilan Internasional memutuskan pihak Indonesia harus melepaskannya.

Menurutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secepatnya melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi. "Tentunya dengan cara-cara yang bermartabat dan rasional dengan meminta pada Malaysia mengerti bahwa Indonesia dan Malaysia adalah sesama bangsa Melayu, sesama anggota ASEAN, dan sesama anggota OKI, maka tidak perlu menimbulkan masalah-masalah baru,"kata Hidayat.

Hidayat berharap komunikasi langsung antara SBY dan Badawi dapat dilakukan dengan elegan sehingga dapat mengatasi masalah.

Selain itu, menurut Hidayat, Indonesia saat ini juga memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. "PR Indonesia mulai dari TKI, masalah dalam negeri, BBM, dan banyak lagi. Jangan ditambahi dengan masalah Amabalat ini,"ujarnya.

Hidayat juga meminta Malaysia juga seharusnya membantu menyelesaikan problem terorisme di Indoensia karena dengan adanya Noordin M. Top dan Azahari merupakan warga negara Malaysia. "Hendaknya mereka membantu bukan malah menambahi kegaduhan,"katanya.

Ketua MPR meminta, pemerintah untuk bekerja secara maksimal karena masalah Ambalat adalah masalah yang sangat krusial. "Jangan ada provokasi (konflik) tetapi jangan pula kehilangan kewibawaan sebab sangat mungkin pihak-pihak ketiga yang menginginkan terjadinya konfrontasi secara langsung yang mengakibatkan carut marutnya kondisi di Asia Tenggara,"kata Hidayat. Konfliik itu, menurutnya, hanya akan menghasilkan instabilitas keamanan di Asia Tenggara tetapi sangat mungkin menghadirkan adanya kapitalisme dan kolonialisme gaya baru.

Indonesia masih menyimpan harapan penyelesaian secara damai karenanya tidak perlu membuat keributan di internal kedua negara. "Apakah tidak cukup Malaysia mendapatkan Sipadan dan Ligitan, mengapa harus membidik kepada kawasan lain yang tidak masuk ke dalam kedaulatan mereka?"kata Hidayat.

Hidayat khawatir jika kasus Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional, kasus Siapadan dan Ligitan akan terulang kembali. "Sebab di mana juga terkait dengan masalah peradilan ada banyak hal yang tidak serta merta bisa secara transparan dilakukan,"katanya.

Menurutnya, tawaran Pengadilan Internasional harus ditolak Indonesia karena secara prinsip jelas-jelas Ambalat adalah kawasan Indonesia dan tidak disengketakan. "Mengapa harus mengundang pihak luar untuk menyelesaikan masalah yang jelas bagian dari Indonesia. Tidak ada kewenangan hukum internasional manapun yang bisa membawanya ke dunia internasional dan tidak diperbolehkan negara manapun untuk mengklaim kawasan Indonesia menjadi kawasan mereka dan kemudian menarik-narik lembaga internasional untuk menguatkan posisi mereka?"kata Hidayat.

Internasionalisasi masalah Ambalat, menurut Hidayat harus ditolak. "Kita berharap dengan pendekatan serumpun dan masalah ini bisa diselesaikan dengan berwibawa dan tetap Ambalat menjadi bagian dari Indonesia,"ujarnya.

Hidayat meminta juga meminta pemerintah mengkoreksi tindakannya. "Pemerintah Indonesia harus mengkoreksi Malaysia dan pemerintah harus melanjutkan pembangunan mercusuar di daerah kawasan itu untuk menandakan bahwa ini adalah Indonesia dan yang terlanjur membuat itu cabut saja dan tidak boleh mengulanginya kembali,"kata Hidayat.

Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Hidayat Nur Wahid Goenawan Mohamad dan Hidayat Nur Wahid >>selengkapnya ::