Nasional

Majikan dan TKI Ilegal Dibawa ke Pengadilan Secepatnya
Kamis, 03 Maret 2005 | 01:21 WIB

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Majikan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal, dan pekerjanya sendiri, yang tertangkap dalam Operasi Tegas, akan dibawa ke pengadilan secepatnya. Direktur Imigrasi Pusat Putrajaya Dato Ishak Mohammad menjelaskan, mereka akan dibawa ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari sejak ditahan.

“Kami akan proses secepatnya supaya tidak menimbulkan masalah lain," katanya kepada Tempo di kantornya, Kuala Lumpur kemarin sore. Menurut Ishak, razia pekerja ilegal akan terus dilakukan sampai Malaysia bersih dari pendatang haram.

Selama dua hari operasi, Malaysia telah memeriksa 5.521 orang tenaga kerja ilegal. Dari jumlah itu, 4.958 orang dilepas karena memiliki izin kerja yang sah.

Adapun 560 orang ditahan karena tidak memiliki dokumen yang sah. Rinciannya, 370 orang dari Indonesia, 108 Filipina, 23 Perancis, 18 Myanmar, 16 Thailand, 8 Bangladesh, 5 Inggris, 4 Nepal, 3 Pakistan, 2 India, 2 Amerika, dan masing-masing 1 orang dari Italia dan Kroasia. Mereka ditempatkan di kamp pemampungan sementara untuk menunggu proses mahkamah dan proses hukum sebelum dideportasi.

Selain pekerja, operasi yang mengerahkan ratusan ribu relawan itu juga berhasil menangkap 2 orang majikan di Johor Baru, dan seorang di Pulau Pinang karena melindungi pekerja ilegal asal Indonesia.

"Bagi mereka yang diproses secara hukum, akan dideportasi dan tidak akan bisa memasuki Malaysia lagi karena akan di-balcklist,” kata Menteri Keselamatan Dalam Negeri Y.B. Dato Azmi Khalid kepada wartawan di kantornya, kemarin petang.

Dia menjamin, operasi yang dilakukan setelah masa amnesti habis tiga hari lalu itu tetap memperhatikan unsur hak azasi manusia. Azmi pun menjanjikan operasi itu tak akan membuat hubungan dengan negara lain, terutama Indonesia, memburuk.

“Memang Presiden (Susilo Bambang) Yudhoyono mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri Abdullah Badawi yang isinya jangan sampai mencambuk TKI ilegal yang ditahan. Permintaan itu tentu akan dibicarakan ditingkat kepala negara nanti” ujar Azmi.

Taufik Salengke

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     Megawati Soekarnoputri dan Martha Toni

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Setiap Tahun 15 Ribu Tewas Akibat Narkoba Menhan: 9 Perwiran Akan Ikut Diklat di Amerika Serikat Panglima TNI: TNI Lebih Pilih Beli Suku Cadang Ketimbang Herkules Bekas KPU: Kartu Pemilih Pemilu Presiden Masih Bisa DigunakanDrajat Tak Yakin Ada Politik Uang Jelang Kongres PAN Kampanye Pilkada di Media Penyiaran Rawan PelanggaranMendagri Minta Polisi Usut Tuntas Tawuran STPDNLSM Malaysia Tuntut Pemerintah Selesaikan Kasus TKI di DamansaraDukungan untuk Mega Tak Perlu Cap Jempol DarahFKB Usul Hak Angket Terkait Kenaikan Harga BBMMMI: Aroma Politis Kuat Menjelang Vonis Ba'asyirDua Alternatif Kucuran Beasiswa Dana Kompensasi BBMAkses Air Bersih Cuma 40 PersenPendataan Penerima Dana Subsidi Kesehatan Selesai Juni 2005Dephan Kaji Ulang Pembelian Pesawat BaruPengerahan Kapal Perang Bagian dari Perjuangan DiplomatikGubernur Jawa Timur Melarang Sopir Angkutan Naikkan TarifPresiden Sidak ke Karawang dan BekasiPollycarpus Tolak Pra Rekonstruksi Kasus MunirAnggota DPR Pertanyakan Paradigma Pertahanan IndonesiaDPR Gelar Raker Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana AlamDPR Minta Penggunaan Dana Pilkada Transparan dan AkuntabelDephan Belum Tahu Pembelian Hercules DibatalkanTidur di Hutan Menunggu Gaji BIN: Aksi Unjuk Rasa Kenaikan BBM Masih Murni