|
Nasional
DPR Minta Penggunaan Dana Pilkada Transparan dan Akuntabel
Rabu, 02 Maret 2005 | 11:40 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M. Ma'ruf, bertemu lagi dalam pembahasan pemilihan kepala daerah langsung, hari ini, Rabu (2/3). Salah satu pembahasan mengenai persoalan anggaran.
Pimpinan Sidang Komisi II, Alex Litay dari PDIP, menekankan agar prinsip Pilkada harus berjalan transparan dan akuntabel. Alex diantaranya mengusulkan sebelum daerah mendapatkan dana dari APBN, pemerintah dapat memanfaatkan dana cadangan umum. "Selanjutnya dapat diperhitungkan pada APBN/P (APBN Perubahan), terserah pemerintah mau mempercepat pembahasan APBN/P atau tidak," tutur Alex di Gedung MPR/DPR.
Yuliawati
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
| |
|
|
|
|
![Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Yogie SM memperlihatkan cincinnya pada acara pelantikan Gubernur Jawa Barat, R Nuriana di Gedung Merdeka, Bandung, 1993. [TEMPO/ Ida Farida; 16D/319/1993; 20020731].](/hg/photostock/2005/02/08/s_16D31903_high_thumb.jpg) |
![Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048](/hg/photostock/2005/01/26/s_BC01043071_high_thumb.jpg) |
|
|
| Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
|
|
|
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|