Nasional

Indonesia Tolak Keterlibatan Penasehat Asing dalam Perundingan
Jum'at, 25 Pebruari 2005 | 23:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Delegasi Pemerintah Indonesia dan delegasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum
mencapai kesepakatan mengenai tawaran pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, dalam pembicaraan kedua yang berlangsung di Helsinki, Finlandia.

Karena itu, papar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS usai bertemu
Presiden, Jum?at (25/2), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, pertemuan akan dilanjutkan
kembali April mendatang. Namun, Widodo menegaskan dalam pertemuan April nanti, Indonesia
menolak keterlibatan (kehadiran) penasehat dan mediator asing (international advisor) yang
dibawa delegasi GAM selama pertemuan.

"Kita perlu mempelajari ke depan, apabila ada pembicaraan lanjutan, satu hal yang menjadi
perhatian pemerintah RI mengenai keterlibatan international advisor, NGO dan sebagainya.
Sekali lagi kita tekankan masalah Aceh adalah masalah domestik, kalau ada pembicaraan
informal keterlibatan itu terbatas pada fasilitator," katanya.

Penolakan ini sudah disampaikan delegasi Indonesia kepada fasilitator pertemuan, yaitu
Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Kepada fasilitator, Widodo menyampaikan masalah
Aceh merupakan masalah domestik Indonesia dan tidak ingin menjadikannya masalah
internasional. Namun Widodo tidak mengelak bahwa ada kemajuan pada pertemuan kedua ini,
dibandingkan pertemuan pertama, 28 Januari lalu. Awalnya, pada hari pertama pertemuan,
delegasi GAM tidak memberikan respon sepenuhnya pada agenda utama, yakni tawaran
otonomi khusus. Tetapi pada hari kedua pihak GAM memberikan respon dan secara substantif
juga membahas hal-hal yang menjadi bagian dari agenda utama antara lain bagaimana
pelaksanaan otonomi khusus, pemilu, partai-partai lokal, serta pelaksanaan pemilihan
kepala daerah yang berlangsung Juni mendatang.

"Tapi masih ada perbedaan pandangan antara delegasi RI dan GAM, dimana pemahaman terhadap
otonomi khusus pihak GAM sensitif untuk menerima itu," jelasnya. Karena itu, GAM
mengusulkan melaksanakam pemerintahan sendiri (self government). Namun Pemerintah
mengakui belum memahami maksud usulan ini. "Mungkin menyangkut logika semantik, istilah,
tapi barangkali kita harus meyakini ada substansi yang lebih jelas tentang apa yang
sekarang berjalan di Aceh mengenai otonomi khusus," ungkapnya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri meminta delegasi menyiapkan rancangan (drafting)
untuk mencapai kesepakatan yang lebih substantif pada pertemuan mendatang. "Tapi kita
harus meyakinkan dulu terhadap adanya perbedaan pandangan sebelum masuk dalam tahap
drafting itu sendiri," ujar Widodo mengutip pesan Presiden. Saat ini, pemerintah tetap
memfokuskan penyelesaian Aceh pasca bencana. "Pertama menyelesaikan tanggap darurat,
kemudian masuk dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya kira pelaksanaan semua itu butuh
waktu yang cukup lama, dengan resource yang besar, dibutuhkan atmosfer yang kondusif,
termasuk keamanan," ujar Widodo.


Sunariah - Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Protes IMAPA JAYA Susilo Bambang Yudhoyono >>selengkapnya ::