|
Nasional
Presiden Setujui Pemeriksaan Bupati yang Diduga Terlibat Korupsi
Jum'at, 25 Pebruari 2005 | 17:18 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani ijin pemeriksaan dan penyidikan dua kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. "Presiden sudah menandatangai permintaan penyidikan dua kepala daerah kemarin," ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Jumat (25/2) di kantor Kepresidenan Jakarta.
Dua kepala daerah tersebut yaitu Bupati Blitar Imam Muhadi dan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo. Permintaan penyidikan terhadap Bupati Blitar diajukan Kejaksaan Agung, sedangkan Bupati Tumenggung oleh Kapolri. "Ini bagian dari agenda utama Presiden untuk memberantas korupsi," ujar Andi.
Dengan pemeriksaan dua bupati ini, jumlah keseluruhan pejabat negara yang sudah disidik terkait dugaan korupsi adalah 37 orang, diantaranya empat gubenur, 22 bupati, tiga walikota, satu wakil bupati, dan tujuh anggota dewan. Namun Andi tidak menjelaskan, secara rinci nama dan kasus.
Menurut Andi, ijin dari Presiden sangat perlu dalam proses penyidikan, sesuai ketentuan dalam undang-undang. "Berdasarkan undang-undang, harus ada persetujuan Presiden untuk menyelidiki, menyidik, dan menindak mereka," ujarnya.
Menurut Andi penandatanganan ijin oleh Presiden memperlihatkan Presiden bertindak cepat dan transparan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi. Ia juga mengatakan, apa yang dilakukan Presiden untuk menunjukan tidak ada satu orangpun yang kebal hukum. "Tapi tetap dengan asa praduga tak bersalah," tambahnya.
Andi menjelaskan, pejabat negara yang dalam proses pemeriksaan itu, diantaranya ada yang berstatus tahanan, diberhentikan sementara, sedang dalam penyelidikan, penindakan tapi ada juga yang sekedar menjadi saksi.
Mengenai proses pelaksanaan pemilihan kepada daerah Juni mendatang, Andi menyakinkan kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tetap bisa mengikuti pemilihan. "Selama memenuhi syarat-syarat yang ada dalam undang-undang pemerintahaan daerah dan peraturan pemerintah (PP) tentang pemilihan kepala daerah langsung mereka bisa terlibat," ujarnya.
Sunariah
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
| |
|
|
|
|
![Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid alias Cak Nur (kanan) didampingi calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (kiri), dalam konferensi pers seusai melakukan pertemuan empat mata di kediaman Cak Nur di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2004. [TEMPO/Usman Iskandar; K21A/204/2004; 20040507].](/hg/photostock/2005/02/15/s_K21A20603_high_thumb.jpg) |
![Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Mayor General Ng Yat Chung (kiri) bersalaman dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Menko Polkam, Jakarta, 17 Juni 2003. [TEMPO/ Bagus Indahono; K15A/407/2003; 20030625].](/hg/photostock/2005/02/15/s_K15A40706_high_thumb.jpg) |
| Nurcholish Madjid dan Susilo Bambang Yudhoyono
|
|
| Susilo Bambang Yudhoyono dan Ng Yat Chung
|
|
|
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|