New York

Sekjen PBB Tunjuk 3 Anggota Komisi Ahli untuk Timtim
Sabtu, 19 Pebruari 2005 | 17:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:New York --Sekretaris Jenderal PBB Koffi Annan Jumat (18/2) kemarin, menunjuk Hakim Prafullachandra Bhagwati dari India, Profesor Yozo Yokota dari Jepang dan Shaista Shameem dari Fiji sebagai anggota komisi ahli untuk meninjau proses hukum
atas kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) pada 1999. Menurut Annan, melalui juru bicaranya Fred Eckhard, Komisi tersebut dapat melengkapi tugas Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk Indonesia dan Timor Leste.

Pada November lalu, Dewan Keamanan PBB menyatakan pemerintah RI telah gagal untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya lebih dari 1.500 warga Timtim, dan meninggalkan daerah itu dalam keadaan porak poranda. Annan mengusulkan membentuk tim ahli untuk mempelajari kasus ini. Ide ini mendapat dukungan Amerika Serikat.

Duta Besar AS untuk PBB John Danfort, November lalu, mendorong Annan untuk mengirimkan para ahli ke Timor Leste dan Indonesia untuk mencari tahu seberapa jauh pertanggungjawaban atas kasus tersebut. Ia menyimpulkan pengadilan di Timor Leste sangat terbatas dan pengadilan di Indonesia sendiri gagal menghukum para pelaku kekerasan.

Sebaliknya, Indonesia dan Timor Leste sendiri menolak ide Annan. Kedua pemerintahan justru sepakat membentuk KKP untuk menyelesaikan sendiri kasus pelanggaran HAM ini. Dua menteri luar negeri kedua negara, pada 8 Februari lalu telah bertemu di Bali untuk membahas rancangan draft KKP.

Sebelumnya, mereka telah mensosialisasikan pembentukan KKP pada Desember 2004. Ketika itu Nur Hassan Wirajuda dan Ramos Horta bersama-sama menemui Annan dan Menlu AS Colin Powell. Indonesia dan Timor Leste berharap KKP itu bisa menjadi alternatif pengganti dari Komisi Ahli yang direncanakan Sekjen PBB. Ami Afriatni/AP –Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           M Noer Muis dan Eurico Guterres M Noer Muis >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Komite Internasional untuk Aceh Dideklarasikan BesokKBRI Masih Cari Lokasi PenyanderaanKendali Pembebasan Wartawan Metro TV adalah DepluAJI Tuntut Pembebasan Dua Wartawan Metro TVPemerintah Berangkatkan Tim Malam IniSimple Majority Potensi Timbulkan KonflikPemilihan Kepala Daerah Baru Bisa Digelar Juli 2005Partai Demokrat Baru Bentuk Panitia Nasional KongresICW Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan BukuTentara Diduga Selundupkan Kayu di Papua Detasemen Meulaboh Kemungkinan Jadi Pangkalan Udara Agenda KSAD Menjadikan TNI AD Tentara Profesional Bill Clinton dan Bush Senior ke Aceh Pekan Ini Ribuan Pengungsi Mencari Kerja ke Lembaga Internasional WHO: Tidak Ada Wabah Penyakit di PengungsianPDB Aceh Turun 22 PersenPerunding RI Besok Berangkat ke FinlandiaWartawan Metro TV Hilang di Irak Jaksa Agung Tetap Teruskan Pemeriksaan Anggota DPR Kapolri: TNI dan Polri Tidak akan DisatukanKontak Senjata Terjadi di Indrapuri, Empat TewasMenteri Malaysia Mengaku Sudah Bayar Gaji 90 TKI Ilegal Pemerintah Siapkan 6.000 Guru Untuk Aceh Pemerintah Anggarkan Rp 1,3 Triliun untuk Pemilihan Kepala DaerahSebanyak 6.000 Posisi PNS di Depag Tidak Terisi