Nasional

Presiden Minta Calon Kepala Daerah Tidak Melakukan Politik Uang
Kamis, 17 Pebruari 2005 | 20:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar calon yang akan ikut dalam
pemilihan kepala daerah tidak menggunakan politik uang. Ini disampaikan presiden saat
membuka rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2).
Rapat ini diikut sekitar 300 pejabat yang terdiri dari gubernur, bupati/walikota,
ketua DPRD, Kapolda, dan ketua KPU Daerah.

Agenda rapat adalah untuk mempersiapkan aspek teknis dan administrasi pemilihan kepala
daerah. Menurut rencana, pada Juni 2005, akan ada pemilihan 181 kepala daerah secara
langsung. Untuk Juli sampai Desember 2005 ada 45 pemilihan kepada daerah. Rinciannya
11 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi,
Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat.

"Kepada calon maupun bakal calon, saya minta agar tidak terlibat dalam politik uang.
Kita bertekad untuk menghapus pratek KKN. Karena itu jangan ulangi praktek-praktek demikian
pada pilkada," ujar presiden. Untuk itu, Presiden meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisi
Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan. Presiden juga mengharapkan kerja sama Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangannya mengawasi tanpa perlu menunggu
terjadi pelanggaran. "Saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang mampu
mencegah. Jangan menunggu sampai terjadi," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepada calon agar siap menang dan siap
kalah saat maju dalam pemilihan. "Kita biasanya siap untuk menang dan sering tidak siap
untuk kalah. Demokrasi yang makin matang, kita harus siap kedua-duanya," ujarnya. Dia
merujuk pada kekalahannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2001. Pada
waktu itu, sehari setelah dinyatakan kalah, Yudhoyono langsung menggelar konferensi pers.
"Kalau saya mencari kambing hitam, banyak alasan. Tapi untuk apa?," kata Presiden. Saat itu,
Yudhoyono menyatakan sikap bahwa pihaknya menghormati hasil pemilihan dan menyatakan
minta maaf pada pendukungnya atas kekalahannya tersebut.

Kepada pelaksana pemilihan kepala daerah, Presiden minta agar sosialisasi pemilihan ini
disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Presiden memuji sosialisasi yang dilakukan
KPU pada pemilu 2004 yang dinilainya cukup gamblang karena menggunakan gambar-gambar yang
jelas dan bahasa yang pendek-pendek. "Jangan terlalu ilmiah. Karena bisa salah tafsir,"
ujarnya.

Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf dalam jumpa pers menyatakan pihaknya juga menenkakan agar
calon kepala daerah benar-benar menghindari politik uang. "Kita himbau para calon kepala
daerah untuk menghindari politik uang," ujarnya. Jika ada calon yang melakukannya, akan
diproses secara hukum. Rencananya, Depdagri akan membuat desk hukum dimasing-masing daerah
yang melakukan pemilihan. Desk yang beranggotakan kepolisian, kejaksaan dan KPU Daerah ini
akan menampung laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Desk juga bertugas melakukan
evaluasi dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan calon untuk diselesaikan secara
hukum.

Abdul Manan-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Nurcholish Madjid dan Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono dan Ng Yat Chung >>selengkapnya ::