Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

LSM Tolak Pembahasan RUU Kerahasiaan Negara
Sabtu, 12 Pebruari 2005 | 02:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara oleh DPR. Sebab, mereka khawatir pemerintah kelak akan menggunakan undang-undang tersebut untuk menutup informasi kepada publik.

Menurut Hanif Suranto, anggota Koalisi dari LSPP, oleh DPR periode sebelumnya pembahasan RUU tersebut sebetulnya sudah ditunda. Namun, pertanyaan justru muncul ketika Badan Legislasi mengagendakan pembahasan rancangan UU itu menjadi prioritas pada 2005. "Koalisi juga khawatir RUU ini masuk pembahasan karena titipan pemerintah," kata Hanif dalam jumpa pers di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Anggota Koalisi lainnya, Agus Pembagio, menilai wajar adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan UU itu kelak. Sebab, dalam RUU Kerahasiaan Negara tak dinyatakan dengan jelas pihak yang berhak menutup informasi. Selain itu, tak jelas pula informasi apa saja yang tak bisa diakses publik. Bisa jadi, kata Agus, setiap pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah akan bersembunyi di balik undang-undang ini apabila disahkan.
"Ini akan menghambat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Purwanto-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048 Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan anggota dewan yang melakukan interupsi di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Komisi II Lanjutkan Pembahasan Internal Surat Sekretaris Wapres
Tidak Setuju Hasil Prolegnas, DPD Kirim Surat Protes Ke DPR
Kebanyakan Rapat DPR Hari Ini Bahas Masalah Ekonomi
DPR Bertemu Wakil Perdana Menteri Singapura
Aliansi Pembela Pasal 28 Tuntut RUU KUHP Direvisi Kembali
DPR Raker dengan Menteri Pendidikan
Usul Hak Interpelasi Surat Sekretaris Wakil Presiden Diajukan
Beberapa Sidang DPR Batal
Ketua DPR Lantik Tiga PAW
DPR Menganggap Perlu Dibuat Perpu Penanggulangan Bencana di Aceh
> selengkapnya...


Referensi

Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Website

Sekretariat Jenderal DPR RI
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [3]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< February,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data