Nasional

Majelis Rakyat Papua Ditargetkan Selesai September
Selasa, 08 Pebruari 2005 | 15:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Rakyat Papua diperkirakan terbentuk pada September tahun ini. "Targetnya tahun ini. Paling lambat selesai September," kata Gubernur Papua JP Solosa kepada wartawan, sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta (8/2).

Saat ini, kata Solosa, pihaknya sedang menyusun rancangan tentang keterwakilan, komposisi dan representasi serta pembagian wilayah. Pengaturan yang menurut dia cukup pelik adalah mengenai pembagian wilayah. Sebab, pembagiannya bukan berdasarkan teritorial, tetapi berdasarkan basis kultural. "Itulah yang nantinya akan kami sosialisasikan agar mendapat tanggapan masyarakat," kata dia.

Rencananya, komposisi Majelis Rakyat Papua diisi oleh 42 anggota. Masing-masing 14 orang dari masyarakat adat, 14 dari wakil perempuan, dan 14 untuk tokoh agama. Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, pemilihan calon anggota akan dilakukan melalui system distrik, kabupaten, dan akhirnya di provinsi. (Abdul Manan)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Bendera Bintang Kejora Satgas Papua dengan Bendera Bintang Kejora >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Hasil Voting, Interpelasi DitolakBa'asyir Dituntut Delapan Tahun PenjaraPemerintah Bentuk Tim Terpadu Kejar Buronan Keluar NegeriHak Interpelasi Hanya Didukung Tiga FraksiDPR Putuskan Usulan Hak Interpelasi Pengangkatan Panglima TNIMasyarakat Aceh Minta Master Plan DisosialisasikanDjaja Soeparman Masuk Bursa Calon KSADIndonesia Siap Gugat Majikan TKIPemerintah Targetkan Demam Berdarah Berakhir Maret TNI Akan Perbaiki Jalan Banda Aceh-MeulabohAndi Malarangeng: SBY Konsentrasi pada PemerintahanMenteri Sofyan Djalil Jamin Kebebasan PersBMG: Tidak Ada Badai di Pantai Selatan JawaPolri: Tidak Ada Racun Dalam Teh PresidenDewi Motik dan Nurdin Halid Saling BantahYunus Yosfiah Yakin Silaturahmi Pemuda Kakbah Tidak SuksesKPU dan Cetro Uji UU Pemerintahan DaerahSidang Puteh Ajukan Saksi Ahli AkuntanDewi Motik Tidak Tahu Menahu Soal Dana yang DidepositokanKomisi I DPR Berharap Kebebasan Pers Tetap DijagaLima Saksi Fakta Diajukan dalam Sidang Nurdin HalidSBY Minta Majikan TKI Ilegal DihukumYudhoyono: Majikan TKI Ilegal Yang Bersalah Harus DihukumAmandemen UU No.17/1999, Bukan Satu-satunya Cara Perbaiki Ibadah HajiPemerintah Yakini Belum ada Wabah Menular di Aceh