Nasional

GAM Harus Terima Otonomi Sebagai Solusi Akhir
Jum'at, 04 Pebruari 2005 | 20:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Luar Negeri melalui juru bicaranya Yuri Thamrin mengatakan, pemerintah tetap membuka kemungkinan berbicara dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan catatan GAM harus menerima otonomi khusus dalam wadah Negara Kesatuan RI sebagai solusi akhir.

"Kendalanya bukan di Deplu," ujar Yuri kepada wartawan, Jumat (4/2) di kantornya. Menurut Yuri, keputusan untuk hadir dalam pertemuan atau perundingan berikutnya kalau memang ada, akan diputuskan pemerintah. Itupun setelah memperhatikan aspek subtansi, waktu dan posisi GAM. "Bila tidak ada kepastian dari GAM untuk menerima undang-undang otonomi sebagai solusi akhir, jelas perundingan tidak ada artinya," ujar Yuri.

Sebelumnya pemerintah Indonesia melakukan pertemuan informal dengan pimpinan GAM 28 Januari lalu. Pertemuan yang berlangsung di Helsinki, Finlandia itu difasilitasi oleh organisasi Insiatif Krisis Manajemen Finlandia.

Perundingan yang menghadirkan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rencananya pertemuan akan kembali digelar ditempat yang sama.

Sunariah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     Tentara Batalyon 330

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Menakertrans Tak Larang TKI Kembali ke MalaysiaFarid Faqih Dilarikan ke Rumah SakitDPR Mengusulkan Departemen Agama DirestrukturisasiPolisi Serahkan Berkas Penyidikan Kasus Uang PalsuPolisi Temukan Keberadaan Irawan SalimGus Dur Hadiri Istighotsah 40 Hari Bencana TsunamiImparsial Desak Komnas HAM Kritisi Mutasi TNISilahturahmi Nasional PPP Tanpa Agenda PolitikBangunan Terdekat Berjarak 20 Kilometer dari Pantai AcehDPR: Seharusnya Hukuman Cambuk bagi TKI Tidak TerjadiPelayanan Satu Atap untuk TKI DitambahHakim Tetapkan Aset Adrian Waworuntu sebagai Barang SitaanDPR akan Jadikan Fatwa MUI tentang TKW sebagai Rekomendasi Kebijakan Tenaga KerjaUNDP Bantu Pengelolaan Sampah AcehKomnas Perlindungan Anak Tolak Ujian NasionalImparsial Pertanyakan Promosi Perwira TNIMenko Kesra Gelar Rapat Pemulangan TKIHasil Poling: Rakyat Pesimis Kinerja SBYHantu Pembiayaan dalam Pilkada LangsungBUMN Malaysia Pekerjakan TKI IlegalPusat Trauma Untuk Anak dan Remaja AcehPemda Aceh Kaji Cetak Biru Tata RuangKorban Tanjung Priok Temui Ketua PN PusatSulit Mengawasi Rekening Pribadi PutehMenyoal Kewenangan Komisi Yudisial dan MA