Nasional

Menakertrans Tak Larang TKI Kembali ke Malaysia
Jum'at, 04 Pebruari 2005 | 18:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Fahmi Idris, tidak melarang pengiriman TKI kembali ke Malaysia. "Tidak ada pencegahan, terutama bagi mereka yang mengikuti program amnesti, ini sudah kesepakatan Indonesia-Malaysia," kata Fahmi usai Rakor Penanggulangan Pemulangan TKI Ilegal di Kementerian Kesra, Jumat (4/2) di Jakarta.

Untuk tujuan yang bersifat umum, kata Fahmi, pemerintah Malaysia memutuskan akan menunda kedatangan TKI selama tiga bulan mendatang. "Ini keputusan Malaysia, mereka yang menyatakan boleh masuk atau tidaknya," kata Fahmi.

Pengiriman TKI ke Malaysia selanjutnya, menurut Fahmi, tidak akan dicegah oleh Pemerintah. "Karena Indonesia banyak pengangguran," ujarnya. Alasan lainnya, menurut Fahmi, saat ini pemerintah Malaysia membutuhkan 1,2 juta tenaga kerja lagi. Sekarang ini, di Malaysia sendiri sudah ada 1,2 juta tenaga kerja legal.

Melalui pelayanan satu atap, kata Fahmi, pihak imigrasi bekerjasama dengan PJTKI akan membawa permintaan pekerjaan (job order). Koordinator yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dengan PJTKI. “Mereka yang akan melakukan kontrak kerja," kata Fahmi.

Sebelumnya, Menko Kesra, Alwi Shihab menyatakan, sampai 3 Februari kemarin, sebanyak 328.132 TKI ilegal telah kembali. "Jumlah ini melebihi perkiraan pemerintah semula, yaitu 300 ribu," kata Alwi. Menko Kesra berharap agar sebanyak 300 hingga 400 ribu TKI ilegal yang masih ada di Malaysia, segera memanfaatkan program pelayanan satu atap. Rencananya, pelayanan satu atap akan dimulai pada pertengahan Februari di 11 titik tempat pelayanan.

Ami Afriatni

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI TKI Di Nunukan >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih DPR Mengusulkan Departemen Agama DirestrukturisasiPolisi Serahkan Berkas Penyidikan Kasus Uang PalsuPolisi Temukan Keberadaan Irawan SalimGus Dur Hadiri Istighotsah 40 Hari Bencana TsunamiImparsial Desak Komnas HAM Kritisi Mutasi TNISilahturahmi Nasional PPP Tanpa Agenda PolitikBangunan Terdekat Berjarak 20 Kilometer dari Pantai AcehDPR: Seharusnya Hukuman Cambuk bagi TKI Tidak TerjadiPelayanan Satu Atap untuk TKI DitambahHakim Tetapkan Aset Adrian Waworuntu sebagai Barang SitaanDPR akan Jadikan Fatwa MUI tentang TKW sebagai Rekomendasi Kebijakan Tenaga KerjaUNDP Bantu Pengelolaan Sampah AcehKomnas Perlindungan Anak Tolak Ujian NasionalImparsial Pertanyakan Promosi Perwira TNIMenko Kesra Gelar Rapat Pemulangan TKIHasil Poling: Rakyat Pesimis Kinerja SBYHantu Pembiayaan dalam Pilkada LangsungBUMN Malaysia Pekerjakan TKI IlegalPusat Trauma Untuk Anak dan Remaja AcehPemda Aceh Kaji Cetak Biru Tata RuangKorban Tanjung Priok Temui Ketua PN PusatSulit Mengawasi Rekening Pribadi PutehMenyoal Kewenangan Komisi Yudisial dan MAPengaduan Pemukulan Farid Diproses Komnas HAMDikumpulkan, Bahan Revisi UU TNI dan UU Ketahanan Negara