Nasional

Bangunan Terdekat Berjarak 20 Kilometer dari Pantai Aceh
Jum'at, 04 Pebruari 2005 | 14:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pembangunan kota-kota di Aceh yang menjadi korban bencana tsunami dan gempa bumi akan dilakukan mundur 20 kilometer dari garis pantai. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa. Namun pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan akan memakan biaya yang sangat besar. "Bisa mencapai triliunan," kata Wakil Presiden Jusf Kalla dalam pidato di muka peserta Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta, Jumat (4/2).

Disamping itu, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kebijakan ini juga menyangkut persoalan hukum hak milik warga Aceh yang berada dalam rentang dua kilometer dari garis pantai. "Tapi kalau tidak dimundurkan, bagaimana
kalau terjadi bencana lagi di masa mendatang," tambahnya.

Master plan rencana rekonstruksi Aceh saat ini masih disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, telah menawarkan konsep pembangunan Aceh kepada Indonesia.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden juga mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi pembentukan badan otorita khusus bagi rekonstruksi Aceh. Menurutnya, bentuk badan otorita tidak pas diterapkan di Aceh. "Badan otorita itu menarik semua kewenangan ke atas. Mulai dari kewenangan
administratif, pertanahan hingga industri," katanya. Badan otorita, lanjutnya, hanya cocok diterapkan di daerah baru seperti Batam.

Di Aceh, telah ada struktur pemerintahan hingga tingkat desa, meskipun kini banyak personelnya yang hilang akibat bencana. Kemungkinan bentuk badan otorita akan diubah menjadi badan pelaksana rekonstruksi Aceh.

Sapto P/Budi Riza