Nasional

Hantu Pembiayaan dalam Pilkada Langsung
Jum'at, 04 Pebruari 2005 | 05:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada Juni mendatang, akan dihantui financing democracy (pembiayaan demokrasi). Ini karena pemerintah pusat, secara peraturan, belum melakukan persiapan, pemantauan, maupun pelaksanaan secara komprehensif.

Menurut Bambang Purwoko, Ahli Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, kepada TEMPO usai menghadiri sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Kamis (3/2), upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu selama proses pemilihan kepala daerah akan sangat mempengaruhi kebijakan kepala daerah terpilih.

“Ketika cukong-cukong -- bisa bandar togel, narkoba atau pelacuran -- berusaha membayari calon kepala daerah supaya terpilih, maka kepala daerah terpilih akan lebih akomodatif terhadap perjudian, narkoba atau pelacuran, karena kebijakan mereka tidak bisa terlepas dari apa yang mereka peroleh dari pembiayaan saat pilkada,” ujar Bambang.

Selain dihantui biaya demokrasi, menurut Bambang, pilkada juga akan dihantui konflik antara warga. “Sangat mungkin terjadi, karena area pemilihan itu sangat dekat dengan kabupaten atau propinsi,” ungkapnya.

Karena itu Bambang mendesak pemerintah pusat benar-benar melakukan antisipasi sejak dini. Hanya saja Bambang melihat Pemerintah belum melakukan tindakan serius ke arah ini. “Saya belum melihat secara khusus komitmen pemerintah dalam membangun pemerintah daerah, termasuk belum antisipasif terhadap kemungkinan terburuk,” kata Bambang.

Sunariah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Gubernur NTB Sutiyoso turun dari helikopter >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih BUMN Malaysia Pekerjakan TKI IlegalPusat Trauma Untuk Anak dan Remaja AcehPemda Aceh Kaji Cetak Biru Tata RuangKorban Tanjung Priok Temui Ketua PN PusatSulit Mengawasi Rekening Pribadi PutehMenyoal Kewenangan Komisi Yudisial dan MAPengaduan Pemukulan Farid Diproses Komnas HAMDikumpulkan, Bahan Revisi UU TNI dan UU Ketahanan NegaraPendukung Beda Pendapat Sikapi Koalisi PKS-PDIPDibutuhkan, Perlindungan Hak Perdata Korban TsunamiTidak Setuju Hasil Prolegnas, DPD Kirim Surat Protes Ke DPRPopularitas Anjlok, SBY Tak PeduliRelawan Untuk SatwaPolisi Telusuri Kepemilikan Senjata Api PollycarpusPemerintah Tak Persoalkan Penunjukkan Bill ClintonMA Tunggak 20 Ribu PerkaraPemerintah dan DPR Sepakati Ujian NasionalIndonesia Pertimbangkan GAM Ikut PilkadaGOWA Adukan Pemukulan Farid ke Komnas HAMIsmoko Terima Putusan Sidang Kode EtikAlwi Shihab Angkat JenazahHari Ini, Sidang Kasus Bom JW MarriottDephan Terima US$ 300 Ribu dari RRC untuk AcehWHO Terus Berupaya Cegah Wabah Penyakit di AcehPemerintah dan DPR Cari Jalan Keluar Kontroversi Ujian Nasional