Nasional

BUMN Malaysia Pekerjakan TKI Ilegal
Jum'at, 04 Pebruari 2005 | 03:02 WIB

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Kerajaan Malaysia, ternyata mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Dari pengamatan TEMPO di Kota Tinggi Johor Bahru, sekitar enam jam perjalanan dari Kuala Lumpur, perkebunan yang luasnya ribuan hektar itu mempekerjakan ratusan TKI dengan status ilegal dan legal. Kebanyakan berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Menurut salah seorang penolong pengurus (asisten manajer) BUMN yang tidak mau disebutkan namanya dan nama perusahaannya itu, perusahaan ini mempekerjakan 99 orang TKI berdokumen dan 30 orang yang tidak berdokumen. Mereka menggarap lahan kelapa sawit seluas 2.600 hektar di kawasan Kota Tinggi.

Menurut aisten manajer ini, pemerintah mengetahui perusahaannya mempekerjakan para TKI ilegal. "Kerajaan sadar soal itu," katanya. Sebab itu pula, kerajaan Malaysia memberlakukan kebijakan pemulangan TKI yang tak berdokumen secara besar-besaran.

TEMPO sempat mendatangi kongsi-bedeng penampungan bagi TKI yang dihuni empat TKI ilegal. Mereka tinggal di tengah ladang yang cukup jauh dari jalan. Keempatnya bernama Eko asal Blitar, Suherman asal Lombok, Junaedi dan Mariamah pasangan suami istri dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. “Kami bersembunyi supaya tidak terkena operasi," kata Suherman yang sudah bekerja di Malaysia selama dua tahun.

Menurut Suherman, semula ia memiliki kartu ijin kerja, namun karena tauke (majikan) nya tidak memberikan gaji selama berbulan-bulan, ia memilih kabur. Setelah empat kali berganti majikan, Suherman kini bekerja di ladang perkebunan kelapa sawit dengan upah 30 ringgit per hari (Rp 69 ribu dalam kurs 1 ringgit setara Rp 2.300). Selama dua tahun masa rantaunya, Suherman mengaku “baru bisa mengirim uang ke kampung untuk membayar hutang Rp 4 juta,” katanya lagi, utang ini dulu dipakai sebagai modal berangkat ke Malaysia.

Lain lagi dengan Junaedi dan Mariamah. Pasangan beranak empat ini meninggalkan kampungnya setahun lalu dengan tekad mengubah kehidupan keluarga agar lebih baik. Meninggalkan kampungnya setahun lalu, Junaedi sempat terdampar di Tanjung Pinang dan bekerja sebagai tukang kayu. "Gajinya dipakai untuk bikin paspor pelancong," kata Junaedi. Pasangan ini tiba di Malaysia dua bulan lalu. "Saya belum mau pulang, kasihan anak-anak di rumah," kata Mariamah. Menurutnya, keempat anaknya itu kini diasuh orang tua suaminya.

Sedangkan Eko, 20 tahun, bertekad meninggalkan kampungnya di Blitar karena tak mau lagi merasakan kemiskinan. Ia terpacu kesuksesan kakaknya yang sudah 10 tahun menetap di Malaysia dan beristrikan orang Malaysia. Kedua orang tua dan kakaknya yang kini berada di Malaysia pun sebenarnya sudah melarangnya pergi. "Kata kakak, enakan di Jawa saja," ujarnya.

Namun, merantau di negeri orang tak seindah dugaan Eko. Meskipun masuk dengan cara sah dan memiliki kartu ijin kerja, Eko dua kali melarikan diri dari tauke karena upahnya tak kunjung dibayar. Eko berpantang pulang. Ia pun tak mau mengabarkan keadaannya yang tak berdokumen kepada kakaknya dan kepada kedua orang tuanya di kampung. "Saya jangan difoto, kasihan orang tua saya, nanti jadi kepikiran," katanya.

Menurut seorang tauke yang minta identitasnya disembunyikan, keberadaan para TKI ini sangat dibutuhkan dalam pengerjaan ladang kelapa sawit itu. "Saya tak bedakan yang ilegal dan yang legal, kalau mereka tak ada, saya juga yang pusing," kata tauke yang juga jadi relawan sipil (RELA) yang direkrut untuk merazia TKI ilegal.

Meskipun masuk RELA, tauke ini mengaku tak sampai hati bila harus merazia. Sebab itu, sebelum melakukan operasi, laki-laki ini mengabarkan kepada pekerjanya untuk bersembunyi. Sebagai gantinya, para TKI kosong -- sebutan tenaga kerja ilegal, memberikan uang kopi sebesar 50 ringgit per bulan.

Istiqomatul Hayati (Kuala Lumpur)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI TKI Di Nunukan >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Pusat Trauma Untuk Anak dan Remaja AcehPemda Aceh Kaji Cetak Biru Tata RuangKorban Tanjung Priok Temui Ketua PN PusatSulit Mengawasi Rekening Pribadi PutehMenyoal Kewenangan Komisi Yudisial dan MAPengaduan Pemukulan Farid Diproses Komnas HAMDikumpulkan, Bahan Revisi UU TNI dan UU Ketahanan NegaraPendukung Beda Pendapat Sikapi Koalisi PKS-PDIPDibutuhkan, Perlindungan Hak Perdata Korban TsunamiTidak Setuju Hasil Prolegnas, DPD Kirim Surat Protes Ke DPRPopularitas Anjlok, SBY Tak PeduliRelawan Untuk SatwaPolisi Telusuri Kepemilikan Senjata Api PollycarpusPemerintah Tak Persoalkan Penunjukkan Bill ClintonMA Tunggak 20 Ribu PerkaraPemerintah dan DPR Sepakati Ujian NasionalIndonesia Pertimbangkan GAM Ikut PilkadaGOWA Adukan Pemukulan Farid ke Komnas HAMIsmoko Terima Putusan Sidang Kode EtikAlwi Shihab Angkat JenazahHari Ini, Sidang Kasus Bom JW MarriottDephan Terima US$ 300 Ribu dari RRC untuk AcehWHO Terus Berupaya Cegah Wabah Penyakit di AcehPemerintah dan DPR Cari Jalan Keluar Kontroversi Ujian NasionalMenhan Bertemu Dubes RRC