Nasional

Pemerintah dan DPR Sepakati Ujian Nasional
Kamis, 03 Pebruari 2005 | 16:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan DPR membuat kesepakatan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, termasuk di dalam pelaksaan ujian nasional. Selanjutnya pelaksanaan sistem pendidikan nasional dijabarkan dalam peraturan pemerintah.

"DPR dan pemerintah telah membuat kesepakatan yang saling menguntungkan, dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dengan konsisten, tidak ada lagi kontroversi," kata Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional, di DPR, Kamis (3/2).

Menurut Bambang, saat ini rencana peraturan pemerintah (RPP) telah disiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk dibicarakan dengan DPR. "DPR telah menyatakan bersedia memberikan masukan RPP standar nasional pendidikan," katanya.

Dengan demikian, kata Bambang, ujian nasional tetap dilaksanakan pada bulan Mei 2005. "RPP-nya dapat diselesaikan pada Februari 2005 sehingga ujian nasional dapat dilaksanakan pada Mei 2005," tuturnya.

Di tempat yang sama Heri Ackmadi Ketua Komisi X DPR RI menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah menuju kemajuan dibandingkan pembahasan sebelumnya.

Dengan kesepakatan itu, kata Heri, maka ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan namun sebagai pengukuran standar pendidikan nasional. "Hasil ujian nasional tidak merupakan penentu kelulusan, yang menentukan kelulusan itu boleh sekolah atau lembaga publik," katanya.

Yuliawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     UMPTN 2000

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Indonesia Pertimbangkan GAM Ikut PilkadaGOWA Adukan Pemukulan Farid ke Komnas HAMIsmoko Terima Putusan Sidang Kode EtikAlwi Shihab Angkat JenazahHari Ini, Sidang Kasus Bom JW MarriottDephan Terima US$ 300 Ribu dari RRC untuk AcehWHO Terus Berupaya Cegah Wabah Penyakit di AcehPemerintah dan DPR Cari Jalan Keluar Kontroversi Ujian NasionalMenhan Bertemu Dubes RRCKPK Laporkan Penggunaan Anggaran 2004 ke DPRLion Air Tergelincir di MakassarIndonesia Agar Bentuk Tim Penagih Piutang TKI IlegalPanglima TNI Ingin Kasus Pemukulan Farid Berjalan ImbangSoal GAM, TNI Ikut Putusan PemerintahDiprotes, Rencana Pembentukan Badan Otoritas Khusus AcehProgram Khusus untuk Pendidikan di AcehMUI Haramkan Perempuan jadi TKWMichael Villareal Akui Lakukan Lobi.Masih Ada TKI Ilegal Minta Surat Perjalanan Laksana PasporDesain Tata Kota Aceh Disesuaikan Tradisi LokalBisnis TNI Akan Tetap DitertibkanLagi, Dirintis Pertemuan Lanjutan dengan GAMPemerintah Siap Hadapi Gugatan Hukum NewmontKomisi VII: Dana Kompensasi BBM untuk Lingkungan HidupKomisi III Cecar Sekretaris Jenderal MPR Soal Anggaran