Nasional

Diprotes, Rencana Pembentukan Badan Otoritas Khusus Aceh
Rabu, 02 Pebruari 2005 | 22:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kelompok Kerja Aceh Damai tanpa Korupsi memprotes rencana pemerintah pusat untuk membentuk Badan Otoritas Khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Badan Otoritas dinilai akan mengerdilkan fungsi pemerintah lokal dan bertentangan dengan otonomi khusus Aceh. “Keberadaan Badan Otoritas Khusus bagian dari sistem pemerintahan sentralistik yang harus ditinggalkan," kata Akhiruddin, juru bicara Kelompok Kerja Aceh Damai Tanpa Korupsi kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (2/2).

Menurut Akhiruddin, rencana pembentukan Badan Otoritas Khusus juga sudah keluar dari koridor hakikat dan kebijakan dasar pembangunan kembali Aceh yang menyebutkan akan melakukan kegiatan capacity building berupa peningkatan kemampuan pengaturan, pengelolaan dan pembiayaan.

"Daripada membentuk Badan Otoritas Khusus, pemerintah seharusnya mencari cara bagaiman melakukan pembangunan fisik dan non fisik untuk mengembalikan dan menguatkan kembali fungsi dan struktur yang telah ada sebelum tsunami ," ujarnya.

Menurut Khairudin, cetak biru pembangunan Aceh yang disusun pemerintah melalui Bappenas dan swasta tidak berorientasi pada masyarakat dan tidak partisipatif. Menurut kelompok ini, pemerintah seharusnya mencari masukan serta menyosialisasikannya kepada masyarakat Aceh sebelumnya menetapkan blue print pembangunan kembali Aceh.

Kelompok ini juga menilai pemerintah dan badan-badan internasional yang bekerja di Aceh saat ini belum mempunyai konsep yang tegas di bidang lingkungan. Apalagi, Departemen Kehutanan sedang mempertimbangkan untuk memberikan moratorium terbatas kepada perusahaan pemegang HPH di Aceh untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta meter kubik kayu bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. "Padahal dari luas 3,3 juta hektar hutan Aceh, 25 persen diantaranya sudah mengalami degradasi sebelum tsunami," kata Akhiruddin.

Yuswardi A. Suud (Banda Aceh)