Nasional

MUI Haramkan Perempuan jadi TKW
Rabu, 02 Pebruari 2005 | 21:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa soal tenaga kerja wanita (TKW). Isinya, mengharamkan perempuan meninggalkan keluarganya untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri.

Hukum haram juga berlaku bagi pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW, demikian juga pihak yang menerimanya.

“Ketentuan ini berlaku jika kepergiannya tanpa disertai mahram, keluarga atau kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah),” tegas Ketua Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin yang dihubungi TEMPO, Rabu (2/2).

Menurut Ma’ruf, dalam keadaan darurat, fatwa tersebut bisa tidak dipatuhi. Hanya saja, menurut Ma’ruf, batasan keadaan darurat harus bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, qaanuniy (UU) dan 'adly (adil), serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan perempuan yang jadi TKW.

"Darurat itu jika ada anggota keluarga yang meninggal, tapi bukan untuk bekerja,” tegas Ma’ruf. Sedangkan jika dia merupakan janda beranak banyak yang harus menghidupi keluarganya, maka menurut Ma’ruf, pemerintahlah yang harus menanggung kehidupannya.

Ma'ruf menegaskan bahwa saat menjadi Ketua Komisi VI di Tahun 2000, DPR telah merekomendasikan agar perempuan tidak boleh menjadi TKW tanpa adanya perlindungan dari negara. Sebab itu, menurut Ma’ruf, pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya agar menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW serta membentuk lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsiqoh di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu.

Badriah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI TKI Di Nunukan >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Michael Villareal Akui Lakukan Lobi.Masih Ada TKI Ilegal Minta Surat Perjalanan Laksana PasporDesain Tata Kota Aceh Disesuaikan Tradisi LokalBisnis TNI Akan Tetap DitertibkanLagi, Dirintis Pertemuan Lanjutan dengan GAMPemerintah Siap Hadapi Gugatan Hukum NewmontKomisi VII: Dana Kompensasi BBM untuk Lingkungan HidupKomisi III Cecar Sekretaris Jenderal MPR Soal AnggaranDulmatin Dipastikan Tidak Menjadi KorbanPemerintah Malaysia Mungkin akan Memperpanjang Masa AmnestiBI Belum Serahkan Aset Gramarindo Diluar BNIPengungsi Korban Tsunami Ingin Kembali Ke Rumah MerekaPemerintah RI Tetap Berniat Lanjutkan Perundingan dengan GAMSmita Mundur dari Tim Investigasi Kasus MunirWakil PM Singapura Bertemu KapolriKebanyakan Rapat DPR Hari Ini Bahas Masalah EkonomiPemerintah Tidak Memaksa Pengungsi Tinggal di Tempat RelokasiAceh Jelang Masa TransisiPolisi Militer Kodam Iskandar Muda Periksa empat SaksiIndonesia Minta Perpanjangan AmnestiAmnesti Berakhir, TKI Ilegal BersembunyiPemerintah Minta Pengampunan Dua TKI Yang Diancam Hukuman MatiDPR Kecewa Kinerja 100 Hari Kementrian Lingkungan HidupSaling Silang Penegakan HAMPemulangan TKI Ilegal Terganjal Nihilnya Satgas Lintas Sektoral