Nasional

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Hukum Newmont
Rabu, 02 Pebruari 2005 | 20:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengaku siap menghadapi gugatan arbitrase internasional dari PT Newmont Minahasa Raya. Menurut Rachmat kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (2/2), pemerintah akan mempelajari dulu substansi gugatan, setelah itu akan melakukan berbagai upaya untuk menghadapi Newmont. “Kami siap-siap saja,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, pemerintah terus melanjutkan berbagai proses hukum dalam menghadapi Newmont. Saat ini, katanya, pemerintah tengah melakukan upaya baik pidana maupun perdata secara paralel. “Gugatan pidana sudah masuk pengadilan, kita tunggu saja,” kata Rachmat.

Untuk perdata, menurut Rachmat, pemerintah masih mengevaluasi besarnya angka tuntutan ganti rugi. Perhitungan kerugian ini mempertimbangkan aspek kerusakan lngkungan maupun efek kehilangan mata pencaharian masyarakat.

Ditempat sama, Sony Keraf, Wakil Ketua Komisi VII DPR yang bekas menteri lingkungan hidup menyatakan, mendukung penuh upaya pemerintah dalam menghadapi gugatan Newmont. Menurut Sony, bila Newmont benar-benar mengajukan gugatan kepada pemerintah di arbitrase internasional, akan bisa berakibat negatif bagi Newmont sendiri.

Sebabnya, kata Sony, banyak lembaga internasional dan pemerintahan luar negeri yang mendukung kampanye penegakan hukum dari dugaan pencemaran lingkungan hidup. “Komunitas internasional sangat memberikan dukungan kepada pemerintah, dengan adanya gugatan arbitrase internasional, akan menjadikan Newmont sebagai musuh bersama,” kata Sony.

Yuliawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Perahu Nelayan Pantai Buyat

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Komisi VII: Dana Kompensasi BBM untuk Lingkungan HidupKomisi III Cecar Sekretaris Jenderal MPR Soal AnggaranDulmatin Dipastikan Tidak Menjadi KorbanPemerintah Malaysia Mungkin akan Memperpanjang Masa AmnestiBI Belum Serahkan Aset Gramarindo Diluar BNIPengungsi Korban Tsunami Ingin Kembali Ke Rumah MerekaPemerintah RI Tetap Berniat Lanjutkan Perundingan dengan GAMSmita Mundur dari Tim Investigasi Kasus MunirWakil PM Singapura Bertemu KapolriKebanyakan Rapat DPR Hari Ini Bahas Masalah EkonomiPemerintah Tidak Memaksa Pengungsi Tinggal di Tempat RelokasiAceh Jelang Masa TransisiPolisi Militer Kodam Iskandar Muda Periksa empat SaksiIndonesia Minta Perpanjangan AmnestiAmnesti Berakhir, TKI Ilegal BersembunyiPemerintah Minta Pengampunan Dua TKI Yang Diancam Hukuman MatiDPR Kecewa Kinerja 100 Hari Kementrian Lingkungan HidupSaling Silang Penegakan HAMPemulangan TKI Ilegal Terganjal Nihilnya Satgas Lintas SektoralSaksi: Transfer Dana Ke Rekening Pribadi PutehPerpanjangan Waktu Amnesti Tidak Digunakan secara MaksimalKasus Farid Faqih: Jalur Hukum Tidak CukupTerkait Uang Palsu, Polda Metro Jaya Periksa Empat TersangkaPembangunan Infrastruktur Aceh Tidak Libatkan AsingDPR Menilai Upaya Pemerintah Selesaikan Masalah TKI, Tidak Optimal