Nasional

Pemerintah Minta Pengampunan Dua TKI Yang Diancam Hukuman Mati
Selasa, 01 Pebruari 2005 | 22:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, menyatakan komitmennya untuk meminta pengampunan pada dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Singapura. Dua TKI tersebut, Siti Aminah dan Juminem, saat ini sedang menunggu proses peradilan Singapura dengan tuduhan membunuh istri majikannya.

“Kami akan tetap berusaha untuk meminta pengampunan dari pemerintah Singapura,” ujar Mochamad Slamet Hidayat, Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia Di Singapura, Selasa (1/2) di Jakarta. Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyewa pengacara untuk menjadi pembela mendampingi kedua TKI tersebut.

Hidayat mengaku, sangat sulit untuk mendapatkan pembebasan hukuman. Yang dilakukan pemerintah, menurutnya, meminta hukuman serendah-rendahnya. “Pengurangan hukuman hanya mungkin dilakukan setelah keduanya menjalani hukuman sekitar satu hingga dua tahun. Sekaligus untuk membuktikan perbuatan baik dari TKI tersebut,” ujarnya.

Kasus yang menimpa dua TKI ini sendiri terjadi pada kisaran bulan Juni tahun 2003 lalu. Siti Aminah, yang saat itu berusia enam belas tahun membantu Juminem membunuh istri majikannya di Singapura. Ia menyatakan, dalam pemeriksaan kepolisian Singapura, kedua TKI tersebut telah mengakui perbuatannya. Namun demikian, “dalam persidangan nanti, kami akan menyampaikan argumen hukum, bahwa yang dilakukan keduanya bukan merupakan kesalahan sendiri, namun dengan alasan tertentu,” ujar Hidayat.

Rinaldi Dorasman

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI TKI Di Nunukan >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih DPR Kecewa Kinerja 100 Hari Kementrian Lingkungan HidupSaling Silang Penegakan HAMPemulangan TKI Ilegal Terganjal Nihilnya Satgas Lintas SektoralSaksi: Transfer Dana Ke Rekening Pribadi PutehPerpanjangan Waktu Amnesti Tidak Digunakan secara MaksimalKasus Farid Faqih: Jalur Hukum Tidak CukupTerkait Uang Palsu, Polda Metro Jaya Periksa Empat TersangkaPembangunan Infrastruktur Aceh Tidak Libatkan AsingDPR Menilai Upaya Pemerintah Selesaikan Masalah TKI, Tidak OptimalInflasi Januari 1,43 PersenPolri Segera Periksa Kasus Dugaan Suap IsmokoKSAD: Konflik Aceh Selesai Jika GAM MenyerahKSAD: Soal Pergantian Panglima TNI, Terserah PresidenAngkatan Darat Akan Kirim 6.000 Personil Ke AcehRSUD Tjut Nyak Dhien Butuh Banyak PembenahanPemerintah Tetap Berlakukan Undang-Undang Sumber Daya AirJaksa Kasus Ba'asyir Ajukan Bukti BaruKorban Gempa Bumi Alor Masih Bertahan di Tenda DaruratDPR Bertemu Wakil Perdana Menteri SingapuraBa'asyir Bantah Seluruh DakwaanKuasa Hukum Letlet Keberatan Status Ganda JaksaPBNU Terima Kunjungan Rombongan VatikanPRT Migran Minim PerlindunganArtha Graha dan Java Musikindo Galang Dana Untuk AcehGAM Minta Waktu Pelajari UU Otonomi Khusus Aceh