Nasional

Pemulangan TKI Ilegal Terganjal Nihilnya Satgas Lintas Sektoral
Selasa, 01 Pebruari 2005 | 21:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Proses pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki ijin bekerja di Malaysia, terganjal belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Lintas Sektoral. Satgas yang seharusnya membantu menangani proses penerimaan dan pemulangan TKI tersebut dituding sebagai biang keladi tidak optimalnya penanganan pemulangan TKI ilegal. “Padahal sudah ada instrumen yang mengatur itu,” ujar Pardjoko, Asisten Deputi Urusan Kualitas Hidup Perempuan pada Kantor Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat hari Selasa (1/2).

Menurut pria yang juga Sekretaris Pemulangan TKI pada Sekretariat Menkokesra, soal ini terasa betul di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. “Harus diakui, ada TKI yang menjadi seperti terlantar,” ujarnya. Nah, mengantisipasi soal ini, pihak kementrian Kesra menurut Pardjoko, berinisiatif menurunkan stafnya untuk membantu pemantauan dan penanganan para TKI ini. “Kami melakukan kerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat yang ada di tingkat DKI Jakarta karena masih satu departemen,” ujarnya.

Mengenai instrumen hukum yang mengatur pembentukan satgas lintas sektoral ini, menurut Pardjoko, terdiri dari tiga bagian. Pertama, Keppres No 106/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemulangan TKIB dan Keluarganya dari Malaysia. Kemudian, KepMenko No 27/Kep/Menko/Kesra/XI/2004 tentang Pembentukan Satgas TK – PTKIB. Hal ini diperkuat Radiogram Mendagri No 560/2909/SJ/2004 tentang Permintaan kepada Gubernur/walikota, Bupati Daerah Entry Point, Transit dan Daerah Asal untuk Membentuk Satgas Lintas Sektoral untuk Menangani Penerimaan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia.

Dengan adanya penetapan ini, menurut Pardjoko, seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi walikota dan gubernur setempat untuk segera menindaklanjuti dengan membentuk satgas lintas sektoral. “Namun sejauh pantauan saya, sampai sekarang belum juga dipenuhi,” ujar Pardjoko.

Rinaldi Dorasman

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI TKI Di Nunukan >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Saksi: Transfer Dana Ke Rekening Pribadi PutehPerpanjangan Waktu Amnesti Tidak Digunakan secara MaksimalKasus Farid Faqih: Jalur Hukum Tidak CukupTerkait Uang Palsu, Polda Metro Jaya Periksa Empat TersangkaPembangunan Infrastruktur Aceh Tidak Libatkan AsingDPR Menilai Upaya Pemerintah Selesaikan Masalah TKI, Tidak OptimalInflasi Januari 1,43 PersenPolri Segera Periksa Kasus Dugaan Suap IsmokoKSAD: Konflik Aceh Selesai Jika GAM MenyerahKSAD: Soal Pergantian Panglima TNI, Terserah PresidenAngkatan Darat Akan Kirim 6.000 Personil Ke AcehRSUD Tjut Nyak Dhien Butuh Banyak PembenahanPemerintah Tetap Berlakukan Undang-Undang Sumber Daya AirJaksa Kasus Ba'asyir Ajukan Bukti BaruKorban Gempa Bumi Alor Masih Bertahan di Tenda DaruratDPR Bertemu Wakil Perdana Menteri SingapuraBa'asyir Bantah Seluruh DakwaanKuasa Hukum Letlet Keberatan Status Ganda JaksaPBNU Terima Kunjungan Rombongan VatikanPRT Migran Minim PerlindunganArtha Graha dan Java Musikindo Galang Dana Untuk AcehGAM Minta Waktu Pelajari UU Otonomi Khusus AcehKasus Penjarahan Siap Dilimpahkan Ke KejaksaanMichael Villareal Mengaku Tak Terlibat Kasus Suap MonsantoTNI Siap ke Pengadilan