Nasional

DPR Menilai Upaya Pemerintah Selesaikan Masalah TKI, Tidak Optimal
Selasa, 01 Pebruari 2005 | 18:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai upaya pemerintah menangani tenaga kerja Indonesia dari Malaysia, belum optimal. Akibatnya, masih banyak TKI yang belum dapat dipulangkan meskipun tenggat waktu masa pemulangan, 31 Januari 2004, telah lewat. DPR mengharapkan pemerintah mengupayakan cara sehingga TKI tidak perlu menerima ancaman hukuman dari pemerintah Malaysia. "Masih tersisa sekitar 500 ribu TKI meskipun masa tenggat waktu yang diberikan telah lewat," tutur Agung Laksono kepada pers di DPR (1/1).

Menurut Agung, persoalan pemulangan TKI menjadi kajian serius di DPR bidang tenaga kerja. Dewan berharap dapat memberikan kepada pemerintah untuk penanganan TKI yang tersisa di Malaysia. "Saya kira harus ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh sehingga pemerintah dapat melindungi tenaga kerja yang tersisa disana," katanya

Menurutnya, kalau perlu, pemerintah segera melakukan pembicaraan tingkat kepala pemerintahan. "Karena hanya pada level tersebut, persoalan dapat segera diselesaikan," tuturnya.

Di tempat yang sama, Theo L.Sambuaga, menyatakan pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar kuat dalam penyelesaian masalah TKI. "Kontribusi TKI sangat besar dalam pembangunan ekonomi Malaysia, apabila semua TKI keluar dari Malaysia, maka semua konstruksi bangunan tinggi akan berhenti, karena di sana yang mampu mengerjakannya hanya tenaga kerja dari Indonesia," tuturnya.

Yuliawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TKI TKI Di Nunukan >>selengkapnya ::