Nasional

Komunitas Kristen Indonesia Tolak Kristenisasi ala World Help
Senin, 17 Januari 2005 | 19:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) serta komunitas kristen Indonesia menolak usaha menyalahgunakan misi kemanusiaan sebagai cara kristenisasi di Nanggroe Aceh Darusallam(NAD).

Mereka, juga menolak terkait dengan World Help yang mengaku akan membawa 300 anak korban tsunami di Aceh untuk ditempatkan pada yayasan kristen yang ada di Jakarta."Kami tidak mengenal dan tidak punya jaringan kerja dengan world help,"kata Romo Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif HAK KWI, Senin (17/1) di Kantor KWI Jakarta Pusat.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pihak PGI. Mereka amat mensayangkan jika misi kemanusian yang dijalankan di Aceh diboncengi oleh syiar agama kristen. PGI menyerukan dalam memberi bantuan ke Aceh melepaskan aliran gereja,”Tanpa spanduk dan stiker dibungkusnya,”ujar Andreas A. Yewangoe, Ketua Umum PGI.

Menghadapi kecurigaan ini, mereka menyerukan pada komunitas kristen internasional agar membantu anak-anak korban bencana tsunami dengan memakai jalur kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga keislaman lainnya. Mereka juga mendukung upaya pemerintah untuk mencegah anak-anak korban bencana tsunami untuk keluar dari Aceh.

Dalam berita yang dirilis Washington Post tanggal 13 Januari, Presiden World Help, Vernon Brewer, mengaku telah membawa 300 anak yatim piatu dari Aceh ke Jakarta. Anak-anak korban tsunami ini akan ditempatkan dalam rumah-rumah orang kristiani dan yayasan milik kristiani. Mereka akan dididik menjadi penganut kristiani. Namun, pada AFP (14/1) mereka membatalkan misi ini.

Hadir dalam pertemuan tersebut, PGI, KWI, Masdar F Mas’udi (PBNU), Utusan PP Muhammadiyah, Ulil Absor Abdala (Jaringan Islam Liberal) dan beberapa lembaga keagamaan lainnya.

Menurut Albertus Patty, salah satu pendeta yang baru saja pulang dari Aceh, menyatakan isu kristenisasi ini hanya beredar di Jakarta. Sementara Masdar mengatakan, isu ini muncul karena pemerintah tidak rapi dalam koordinasi penangganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara.”Sehingga tidak diketahui secara pasti, berapa yang keluar dari Aceh sampai saat ini,”katanya.

Oleh karena itu, calon ketua umum PBNU yang dikalahkan Hasyim Muzadi dalam pemilihan yang lalu menyarankan pemerintah untuk membuat perangkat administrasi yang lengkap untuk mengetahui pengungsi yang keluar Aceh. Sementara perwakilan Muhammadiyah menyarankan, para pemuka agama agar turun ke lapangan langsung dan sering mendiskusikan hal tersebut.

Sutarto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Tanah Longsor Purworejo >>selengkapnya ::