Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

AM Fatwa Kecewa Presiden Beri Restu dalam Pencalonan Ketua Umum Partai
Kamis, 06 Januari 2005 | 16:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) AM Fatwa kecewa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberi restu dan dukungan kuat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Zainal Ma'ruf untuk maju sebagai ketua umum Partai Demokrat. "Ini sangat amat tidak sehat," katanya kepada wartawan di Gedung MPR, Kamis (6/1).

Fatwa menilai, jabatan Mendagri sangat terkait dengan politik dalam negeri, sehingga diharap dipegang figur netral. "Meski tidak perlu steril dari politik," tambahnya.

Menurut Fatwa, saat ini juga beredar kabar menteri-menteri lain yang ikut dalam pencalonan ketua umum partai dengan membawa-bawa restu Presiden. "Isu semacam itu merusak kredibilitas politis pemerintah, khususnya SBY," jelasnya.

Fatwa menganalisa, fenomena itu dipacu terpilihnya Jusuf Kalla secara mendadak sebagai ketua umum Partai Golkar yang juga didukung SBY. Fenomena ini juga nampak saat Jusuf Kalla memilih ketua DPR Agung Laksono sebagai wakilnya. "Hal ini membawa ekses negatif secara psikopolitis terhadap kehormatan DPR yang sejajar dengan presiden," katanya.

Fatwa yang juga menjabat sebagai ketua DPP PAN, berharap hal tersebut tidak terjadi di partainya. Dia berharap, pemerintah tidak ikut campur terlalu dalam pada musyawarah nasional PAN yang akan diadakan di Semarang Februari 2005.

Dilain pihak, Fatwa juga berharap agar pada Munas PAN mendatang tidak terjadi politik uang. Karena menurutnya, pemberantasan KKN harus diawali pemberantasan politik uang dalam partai. "Sebab pilar utama demokrasi adalah partai," jelasnya.

Akibatnya, menurut Fatwa, bukan saja bahaya dari penguasa yang mensponsori, tapi juga pengusaha atau konglomerat yang membiayai pencalonan. "Sebab setelah terpilih, orang-orang itu pasti akan meminta imbalan," ujarnya. Hal itu, menurutnya, menyebabkan pimpinan partai bergantung pada pihak yang mendanai.

Suliyanti

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Menteri Negera Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan koordianator Tim Advokasi Peduli Beban Rakyat, Hotman Paris Hutapea yang akan  menyampaikan ketidaksetujuan Tim Advokasi Peduli Beban Rakyat atas kerja sama pemerintah dengan IMF yang terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia sehubungan dengan somasi yang telah dilayangkan kepada IMF di kantor Menko Polkam, Jakarta, 30 Januari 2003. [TEMPO/ Purwanta BS; K12A/077/2003; 20030219]. Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid alias Cak Nur (kanan) didampingi calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (kiri), dalam konferensi pers seusai melakukan pertemuan empat mata di kediaman Cak Nur di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2004. [TEMPO/Usman Iskandar; K21A/204/2004; 20040507].
Susilo Bambang Yudhoyono dan Hotman Paris Hutapea
Nurcholish Madjid dan Susilo Bambang Yudhoyono
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Presiden: Kuatkan Solidaritas ASEAN untuk Atasi Bencana
Presiden Yudhoyono Kendalikan Langsung Pengawasan Bantuan ke Aceh
Presiden SBY Belum Respon Tim Independen Kasus Munir
Presiden : Bencana Aceh Tidak Menjadi Ancaman Rencana Pembangunan Ekonomi
Presiden Minta Penegakkan Hukum Pasar Modal Ditingkatkan
Presiden Sampaikan Terima Kasih Kepada Kofi Annan
Presiden : Pengeluaran Anggaran Besar Berpengaruh Bagi Perekonomian Nasional.
Presiden Minta Pejabat Menjadi Orang Tua Asuh
Pemerintah Siapkan Tiga Tahap Pemulihan Aceh
Asrama Transito di Medan Buat Pengungsi Aceh
> selengkapnya...


Referensi

Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Wiranto: Yudhoyono Pernah Janji bahwa Kalla Tak Akan Maju
Jangan Sampai Jadi Dokumen Tanpa Arti
PP RI No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
UU RI nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Kepres nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
> selengkapnya...

Website

Partai Demokrat


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< January,2005>>
MSnSl RK JS
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data