Nasional

LSM Desak KLH Optimalkan Penanganan Pencemaran Kepulauan Seribu
Selasa, 21 Desember 2004 | 21:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa lembaga masyarakat mendesak Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mengoptimalkan penanganan kasus pencemaran di Kepulauan Seribu. Mereka hari ini, Selasa (21/12) menemui Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. Lembaga yang melakukan desakan itu adalah Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Koalisi Peduli Kepulauan Seribu.

Semua LSM itu prihatin karena masyarakat Kepulauan Seribu terganggu akibat tercecernya limbah minyak mentah. Tumpahan limbah sejak 2002 ini ternyata belum ditangani dengan baik.

Juladi, anggota KOMPI, mengemukakan, akibat tumpahan minyak mentah itu, lahan usaha petambak dan nelayan di Kepulauan Seribu terancam. “Dulu petambak dan nelayan gampang mencari nafkah, sekarang susah,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh warga kepulauan Seribu, Ahmad Gozali. Dia meminta kementerian segera mencari pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran itu.

Sementara itu, Dede Nurdin dari ICEL, menilai penegakan hukum lingkungan belum maksimal oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS). “Ditambah lagi Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) terhadap kasus ini,” ujarnya. Kasus ini, menurut Dede, adalah lex specialis, yang penanganannya harus dilakukan oleh PPNS KLH dan semestinya didukung kepolisian dengan tidak menerbitkan SP3.

Menanggapi keluhan dari beberapa LSM tersebut, Asisten Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Sudarsono meenjanjikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus itu. “Kami akan tetap memproses,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa langkah proses penegakkan hukum. Pihaknya telah mengambil sampel di 14 titik wilayah, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan saksi ahli.

Walau demikian, KLH mengakui adanya kendala anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan perusahaan dalam mengelola lingkungan. Isa Karmisa, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi mengatakan,"Untuk memproses hingga satu sidang bisa membutuhkan Rp 300 jutaan.” Namun, ia tetap optimis, karena DPR telah memberikan lampu hijau untuk meningkatkan anggaran bagi KLH di tahun 2005.

Adapun Menteri Lingkungan Rachmat Witoelar menyadari, permasalahan lingkungan di Kepulauan Seribu sangat rumit dan luas, sehingga proses penyelesaiannya pun harus menyeluruh dan membutuhkan waktu. “KLH harus teliti dan hati-hati,” ujarnya.

Rr Ariyani

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Pencemaran Air Di Bendungan Setiabudi Pencemaran Air Di Bendungan Setiabudi >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Pemerintah Indonesia Minta PM Thailand Hindari Pernyataan SensitifKPK Akan Periksa Harga Pembelian ScorpionsPanglima TNI: Pembelian Peralatan Sebaiknya Tanpa PerantaraAkbar Tidak Setuju Jabatan Wakil Ketua UmumKonsulat RI di Timor Leste Tidak ResponsifPerempuan Masa Depan Ingin Perubahan PeranMantan Anggota JI Yakin Ba'asyir Adalah AmirDua Saksi Ba'asyir BertentanganPembela Ba'asyir, Pertanyakan Legalitas dan Kredibilitas SaksiTim Investigasi Kasus Munir Akan Diserahkan ke PresidenMasyarakat Desak KPK Ambil Alih Kasus Bupati NiasThaksin Alihkan Substansi Masalah Thailand SelatanPangkalan Laut Tipe C Diresmikan di LhokseumaweAmerika Pahami Kejengkelan Indonesia Soal Travel WarningRyaas: Pemerintah Tak Butuh Lagi Koalisi PartaiAliansi Buruh Demo ke Istana Tuntut Upah Wajar dan Tolak BBM NaikKenaikan BBM Picu Demo, Mahasiswa Makassar Sandera Mobil TangkiFORMAT Tuntut Tim Terpadu Buyat TransparanPengamat: Embargo Peralatan Militer AS Didasarkan Tujuan Jangka Pendek Mahkamah Konstitusi Tak Cabut UU MigasTim Medis Berangkat Ke Nabire dan AlorPemutar VCD Selingkuh Divonis 1,5 Tahun PenjaraPosisi SBY 2009 Diprediksi Tidak Sebaik 2004Tim Independen Kasus Munir Tengah Dibahas di Mabes PolriAngkatan Darat Peringati Hari Juang Kartika