Referensi Selengkapnya •Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah > •Keppres RI No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan > •UU RI No.25 Thn.1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah > •UU RI No.22 Thn.1999 Tentang Pemerintahan Daerah > •PP RI No.25 Thn.2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom > •PP RI No. 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah > •UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua > •Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1191/ Menkes / SK / I X / 2002. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No.918/ Menkes / PER / X / 1993. Tentang Pedagang Besar Farmasi > •PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD > •PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah > •Inpres RI No.1 Thn.2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan UU No.45 Thn.1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong > •Kepres RI No. 34 Thn.2003 Tentang Kebijakan Nasional Di bidang Pertanahan > •UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah > •UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah > •UU RI nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara > •Kepres nomor 61Tahun 2001 Tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran > •Kepres nomor 55 Tahun 2001 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia >
