Nasional

Persneling Satu Para Wakil Rakyat
Sabtu, 18 Desember 2004 | 12:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: SUARA tawa tiba-tiba meledak di gedung MPR/DPR, Rabu (8/12) pekan lalu. Meski ada komedian yang kini menjadi anggota Dewan, jelas hari itu tak dijadwalkan ada pertunjukan lawak di gedung Dewan. Tapi, itulah, kesan serius hingga pertengahan sesi rapat kerja terpecah saat acara tanya-jawab.

Hari itu sebenarnya Panitia Anggaran DPR justru tengah serius membahas APBN bersama Menteri Keuangan Jusuf Anwar. Materi yang sejatinya jauh dari lucu. Tawa nan riuh itu muncul ketika terdengar interupsi dari anggota Panitia Anggaran. Jensen Hutasoit dari Fraksi Partai Damai Sejahtera siang itu menjadi bintang sidang. Secara lugu, ia beberapa kali menginterupsi sidang dengan sejumlah pertanyaan naif. Misalnya, ia mempertanyakan angka "2003" yang tak lain tahun pelaporan. Suasana ruangan pun diwarnai tawa.

Puncaknya terjadi ketika Jensen menyampaikan usulan agar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia diturunkan sama dengan togel (toto gelap). Tak pelak, tawa pun tak terbendung. Dari balkon, teriakan dan siulan bergemuruh. Para pejabat Departemen Keuangan pun mesem-mesem mendengar usul ini. Entah apa yang ada di benak Jensen waktu itu, tapi ia berkeras, "Ini suara rakyat, lo."

Masak, wakil rakyat seperti itu? Ini komentar sejumlah wartawan yang terlihat kecewa dengan interupsi tadi. Berkualitas, mungkin itu harapan publik ketika memilih wakilnya untuk duduk di DPR.

DPR periode 2004-2009 memiliki tugas berat. Selain ada sejumlah target legislasi baru, mereka sejak awal sudah mendapat limpahan tunggakan tugas DPR periode sebelumnya. Salah satu tunggakan itu berupa 61 rancangan undang-undang yang tak terselesaikan pada periode lalu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti menilai, seharusnya DPR sudah mulai memprioritaskan pembahasan RUU-RUU itu. "Sebelum ada masukan dari pemerintah baru, Dewan dapat membahas beberapa aturan yang dianggap penting," katanya.

Caranya, kata Bivitri, DPR harus sudah membentuk panitia bersama proyek legislasi nasional. Meskipun pembentukan itu juga bergantung pada kecekatan pemerintah dalam membentuk panitia perwakilannya, kecepatan dan kualitas DPR jelas sangat diperlukan. "DPR dapat berinisiatif meneruskan pekerjaan rumah DPR periode lalu. Tapi itu setelah ada prioritas," katanya sambil mencontohkan RUU Kementerian Negara yang perlu dibahas saat ini.

Bivitri mengakui belum bisa menilai kinerja DPR sekarang ini. Dukungan positif diberikannya setelah DPR melibatkan sejumlah LSM untuk memberikan masukan. Setidaknya, kata dia, ini menunjukkan DPR mau berdialog dengan masyarakat. Hanya, ia menyayangkan adanya polarisasi politik di awal masa bakti. Akibatnya, hingga memasuki masa reses pertama di masa baktinya, belum terlihat prioritas dan fokus para anggota DPR.

Soal lambatnya awal kerja DPR ditanggapi berbeda oleh anggota Dewan. Ketua Badan Legislasi DPR A.S. Hikam mengatakan, saat ini seluruh rencana DPR sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dalam hal legislasi, ia beranggapan, pihaknya sudah berjalan cepat dengan menyelesaikan pembentukan Panitia Kerja Proyek Legislasi Nasional. Namun, kata dia, kecepatannya tidak diimbangi pemerintah. "Sampai sekarang pemerintah belum menyampaikan panja-nya," katanya.

Hikam mungkin benar, tapi Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan bersuara lain. Syarief mengakui adanya sejumlah penundaan jadwal DPR. Menurut dia, penundaan ini akibat sempat terjadinya beda pendapat dua kubu di DPR, antara Koalisi Kebangsaan dan Kerakyatan. Namun, ia setuju dengan Hikam bahwa secara keseluruhan penundaan itu tak mempengaruhi target persoalan yang harus diselesaikan DPR.

Syarief melihat, awal yang lambat dari DPR ini, meski di satu sisi terlihat kurang positif, mungkin bisa bermanfaat jika dipakai untuk menyelesaikan hal-hal nonteknis. "Setelah ini, kami tinggal menunjukkan keseriusan menyikapi persoalan yang ada," katanya. Namun, diakuinya, ke depan, profesionalisme dan kualitas anggota DPR harus teruji dan tidak terpeleset oleh hal-hal elementer dan tidak perlu seperti dalam kasus di sidang panitia anggaran.

Purwanto/Bagja Hidayat?Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Sophan Sophiaan Sophan Sophiaan >>selengkapnya ::