Nasional

Wiranto Akhirnya Mau Dilamar Akbar
Sabtu, 18 Desember 2004 | 01:54 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Kehadiran Wiranto di ajang Munas VII Golkar di Nusa Dua, Bali, menurut tim suksesnya Suaidy Marasabessy, sebenarnya mengemban
misi yang jelas, meraih kursi Ketua Umum DPP Golkar periode 2004-2009.

Tapi kenyataan bicara lain. Baru di rapat Paripuna I, Jenderal Wiranto sudah terganjal oleh ketentuan tata tertib yang disusun Steering Committee bentukan Akbar
Tandjung dan disahkan oleh peserta Munas. Yakni, dalam pasal 39 tentang syarat calon ketua yang mengharuskan sang calon harus sudah pernah menjabat 5 tahun di jajaran DPP dan DPD. Ibarat jenderal di medan perang, mantan panglima TNI pun harus mengubah target dan strateginya. Agaknya ia kini bergandengan tangan dengan Akbar untuk mengendalikan biduk Partai berlambang pohon beringin.

Letnan Jenderal (Purn) Suaidy Marasabessy, mengungkapkan latar belakang Wiranto mau dilamar Akbar Tanjung. Inilah petikannya wawancaranya ;

Apa perkembangan terakhir kubu Wiranto setelah terganjal oleh Tatib itu?
Pak Wiranto akan bertemu Jusuf Kalla, lalu akan bertemu dengan Akbar Tandjung untuk membuat pernyataan bersama
menanggapi isu yang berkembang sekarang yang mengesankan sudah ada deal antara Bung Akbar dan Pak Wiranto akan adanya koalisi.

Sebenarnya bagaimana apa sudah ada deal, apa masih menunggu hasil pertemuan dengan Kalla?
Nanti lihat saja hasil akhirnya.

Kalau boleh tahu, kenapa sih Pak Wiranto masih ingin terlibat di Golkar setelah gagal menjadi Ketua Umum?

Keinginan beliau adalah berperan secara maksimal dalam proses politik untuk pembangunan bangsa melalui Golkar. Lalu beliau melihat realitas politik yang ada dimana kenyataannnya ada persyaratan yang sulit beliau penuhi. Maka mencoba mencari jalan lain untuk mengabdi melalui Ketua Dewan Penasehat.

Apa betul sudah ada kesepakatan untuk memperluas peran Dewan Penasehat?
Ya, itu, yang sudah dinyatakan oleh banyak pihak, bahkan kubu Jusuf Kalla pun sudah menyatakannya , jadi kemungkinan peran Dewan Penasehat memang akan
diperluas.

Apakah kesediaan menjadi Ketua Dewan Penasehat ini untuk menjaga momentum Wiranto dalam pilpres 2009?
Yang terpenting adalah pengabdian dulu. Kalau soal itu akan kembali melihat realitas politik yang ada.

Jadi kekecewaan terganjal Tatib itu sudah terhapus?
Kalau mau jadi politisi harus luwes dan tak gampang kecewa yang berkepanjangan. Itu harus diterima sebagai realitas politik.

Ada kekhawatiran penguatan lembaga penasehat akan mebuat Golkar setback ke masa lalu ketika masih ada lembaga Dewan pembina?
Kami memahami kekhawatiran itu, maka harus ada ketentuan yang jelas nantinya. Dewan Penasehat itu seperti apa fungsinya dan wewenangnya sehingga tidak akan
melampaui batasan kekuasaannya.

Apa ada keyakinan bahwa paket Akbar-Wiranto akan menang di ajang pemilihan?
Tentu kami memiliki keyakinan itu, kalau enggak kenapa maju terus. Kami memiliki perhitungan rasional dengan mengacu ke hasil konvensi dan melalui kontak yang terus-menerus dengan DPD II dan juga melalui pertemuan fisik.
Tapi dalam situasi seperti ini situasi dukungan memang fluktuatif, lihat saja sudah ada yang mengklaim didukung 28 DPD malah sudah teken tanda-tangan
tapi kenyataannya di pandangan umum cuma berapa.

Soal 'gizi', kubu anda kabarnya juga paling siap?
Anda bisa cek. Yang kami lakukan adalah untuk mengetuk hati nurani para utusan DPD dan mencoba memberikan visi mengenai masa depan Golkar.

Kabarnya Wiranto dan Akbar punya masalah pribadi yang sebenarnya membuat mereka sulit untuk bertemu?
Ya, tapi, itu masa lalu dan sebagai politisi harus bersedia untuk bersikap luwes menyesuaikan dengan keadaan demi kepentingan yang lebih besar. Siapapun
harus sadar dengan situasi itu dan melupakan konflik-konflik pribadi.

Kalau Pak Wiranto berperan di Golkar, apa pengaruhnya pada koalisi kebangsaan?
Saya kira koalisi kebangsaan akan menjadi lebih moderat dalam melakukan oposisi. Sebab, sudah jelas bahwa pemikiran Pak Wiranto selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Jadi tidak seperti di awal-awal DPR-lah. Tapi tentunya oposisi bukan berarti legistatif berada di bawah eksekutif sebagaiman yang akan terjadi jika Jusuf Kalla menguasai Golkar
karena dia seorang Wakil Presiden.

Rofiqi Hasan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Akbar Tandjung, Agung Laksono, dll Jusuf Kalla dan Surya Paloh >>selengkapnya ::