Nasional

Slamet Effendy Yusuf Masih Berniat Maju
Jum'at, 17 Desember 2004 | 20:21 WIB

TEMPO Interaktif, Nusa Dua: Meski tak satupun DPD I menyebut namanya dalam pandangan umum DPD terhadap Laporan Pertanggungjawaban DPP, Slamet Effendy Yusuf tetap berniat maju ke pencalonan Ketua Umum DPP Golkar. ?Peluang saya masih terbuka, suara-suara DPD II khan belum terungkap, suara DPD I bukan cermin suara keseluruhan,? katanya Jum'at (17/12).

Salah-satu motivasinya untuk terus maju dalam pencalonan adalah karena perlunya muncul calon alternatif di tengah persaingan dua kubu, yakni kubu Akbar -Wiranto dan
Kalla-Agung. ?Kini ada dua gajah yang sedang bertempur dan ada dua blok di Golkar, karena itu harus ada yang di tengah,? katanya. Ia khawatir bila terjadi benturan yang
terlalu keras antara dua kubu tersebut akan berakibat buruk bagi masa depan Golkar.

Apalagi bila cara-cara yang dilakukan dalam memenangkan persaingan menggunakan cara-cara yang sangat praktis dan pragmatis. Ia sendiri menybeut hanya membawa idealisme untuk maju ke pencalonan. ?Kalau ada DPD yang datang dan menanyakan soal gizi saya jawab terus terang bahwa saya tak menyediakan,? katanya.

Slamet juga menyoroti aliansi-aliansi yang timbul saat ini dimana Akbar beraliansi dengan Wiranto. Menurutnya, aliansi itu mestinya tidak boleh aliansi taktis dan harus tulus untuk kepentingan Golkar. Sebab, aliansi taktis hanya akan menimbulkan masalah baru bagi Golkar di masa depan. ?Terus terang, Wiranto dan Akbar bersatu itu sesuatu yang mengejutkan, karena mereka seperti macan dengan kucing yang enggak bisa akur, meskipun saya syukuri, tapi saya pertanyakan ada apa dibalik itu,? sebutnya.

Dia juga mengingatkan agar aliansi taktis tidak sampai ke pembagian jabatan diluar forum Munas. ?Sekarang yang dipilih hanya Ketua Umum saja. Dan dia akan dibantu oleh 4 orang Formatur , maka kalau ada yang bilang sia A jadi Dewan Penasehat , ini jadi Sekjen itu adalah pernyataan yang tergesa-gesa,? katanya. Hal itu menunjukkan, aliansi mejadi sangat taktis.

Bagi dia, bila ada penetapan terlebih dahulu mengenai siapa yang menjabat, berarti telah mengabaikan fungsi formatur. Bahkan, tegas dia, untuk posisi Ketua Dewan Penasehat mestinya bersama pengusrus harian. ?Kecuali kalau AD ART diubah,?katanya.

Slamet juga menyatakan ketidaksetujuannya, dengan rencana memperkuat posisi Dewan Penasehat. Sebab hal itu akan menimbulkan dualisme pada kepemimpinan Golkar. "Kalau Dewan Penasehat menjadi kuat dan apalagi nanti dipilih di Munas , maka Ketua Umum menjadi bukan satu-satunya nahkoda Golkar dan ini hal yang buruk bagi partai karena posisi Dewan Penasehat menjadi lembaga seperti di masa lalu Orba , ini setback,? katanya. Sebab Golkar kembali ke masa lalu dimana lembaga Dewan Penasehat menjadi kekuatan politik dalam tubuh Golkar.

Rofiqi Hasan?Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Syarwan Hamid Fahmi Idris dan Agum Gumelar >>selengkapnya ::