Nasional

Delapan DPD Sebut Jusuf Kalla Calon Ketua Umum
Jum'at, 17 Desember 2004 | 12:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Delapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) provinsi menyebut nama Jusuf Kalla sebagai kandidat ketua umum Partai Golkar dalam pandangan umum atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.

Sementara, Akbar Tandjung mendapat dukungan dari DPD Riau dan lima ormas yaitu, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Musyawarah Kerukunan Gotong Royong, MPG, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, dan MJI.

Sikap DPD dan ormas Islam ini muncul dalam persidangan yang berlangsung mulai Kamis (16/12) malam hingga Jumat (17/12). Direncanakan, akan ada 43 pandangan umum dari DPD provinsi dan ormas Islam. Namun, hingga Jumat siang ini telah menyelesaikan 41 pandangan umum. Sidang pleno diskors selama satu jam untuk memberikan kesempatan ibadah salat Jumat.

DPD yang mendukung Jusuf Kalla sebagai calon ketua umum adalah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kandidat lain yang juga disebut dalam pandangan umum adalah Wiranto yang didukung oleh Soksi dan Surya Paloh didukung Sumatera Utara.

Meski diantara mereka tidak mendukung Akbar sebagai ketua umum, 41 DPD dan ormas yang telah memberikan pandangan umum menyatakan menerima LPJ Akbar.

Namun, DPD yang mendukung Jusuf Kalla memberi catatan kritis atas LPJ Akbar, terutama dalam poin kegagalan koalisi kebangsaan memenangkan pimpinan MPR, gagalnya Partai Golkar memenangkan paket Wiranto-Salahauddin Wahid dalam pemilihan presiden kemarin.

Khusus DPD Sulawesi Selatan menyoroti ditolaknya LPJ presiden Habibie dalam sidang umum MPR tahun 1999. Jusuf Kalla juga secara samar-samar mendapat dukungan dari Jawa Tengah dan DIY dalam pandangan umum.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Bambang Sabdono dalam pandangannya mengatakan, perlunya penyegaran struktur kepengurusan Golkar. Ia juga menyebut dalam pandangan itu, “beruntunglah meski kita gagal memenangkan pilpres, disana masih ada Jusuf Kalla yang tampil sebagai wapres.”

Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghendaki penyegaran dalam kepengurusan Partai Golkar. DIY meminta kepada DPP agar sejumlah pengurus yang dipecat kemarin diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. (sunudyantoro/rofiqi hasan)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Syarwan Hamid Fahmi Idris dan Agum Gumelar >>selengkapnya ::