Nasional

Pencalonan Yusuf Kalla Disesalkan Sejumlah Kalangan
Jum'at, 17 Desember 2004 | 05:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Lembaga Kajian Demokrasi (LkaDe) Sukowaluyo Mintoraharjo mengatakan, pencalonan Jusuf Kalla sebagai Ketua Partai Golkar antiklimaks dari proses demokratisasi di tubuh partai itu.

Menurut dia, mestinya Jusuf Kalla yang kini memangku jabatan Wakil Presiden tidak mengulang kesalahan Megawati Soekarnoputri. Mantan Persiden RI ini selain merangkap jabatan eksekutif sekaligus petinggi partai.
Akibatnya, "Megawati gagal dalam kedua institusi yang dipimpin," ujar dia kepada Tempo di kediamannya di Pejaten Jakarta Selatan, Kamis (16/12) malam.

Seharusnya, kata Sukowaluyo, Jusuf berkonsentrasi pada jabatannya sebagai Wakil Presiden. "Menurut saya, pencalonan Jusuf Kalla adalah pikiran gila," kata Suko dengan nada meninggi. Bila Jusuf Kalla berhasil menjadi ketua partai, maka dipastikannya akan terjadi preseden buruk bagi alam demokrasi Indonesia.

Preseden yang dia maksud antara lain dapat mengarah pada sistem otoritarian, yang bisa mengukuhkan kekuasaan eksekutif kepada parlemen. Golkar menguasai jumlah kursi cukup besar di parlemen. "Hati-hati dengan karakter kekuasaan yang cenderung korup (tends to corrupts)," katanya.

Sesepuh yang juga pendiri Partai Golkar Suhardiman menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya akan menjadikan Golkar sebagai alat politik pribadi pada Pemilu 2009. “Apalagi tujuannya kalau bukan untuk pencalonan Presiden dan bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 nanti,” kata Suhardiman di Sekretariat Bersama Soksi, Jalan Teluk Betung, Jakarta.

Secara politis, ujar pria yang kemarin genap berusia 80 tahun, Presiden Yudhoyono akan dirugikan jika Jusuf Kalla bebar-benar terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jusuf Kalla akan menjadi musuh dalam selimut yang setiap saat bisa mengancam posisi politik dan popularitas Presiden Yudhoyono.

Dikatakan Suhardiman, secara langsung atau tidak Presiden Yudhoyono akan kesulitan jika Jusuf Kalla menang dalam perebutan suara dengan Akbar Tandjung. “Sebaliknya Golkar akan jadi partainya pemerintah yang tidak mandiri,” tutur dia.

Suhardiman mengingatkan Akbar Tanjung jika terpilih untuk tidak hanya mengakomodasi kekuatan Himpunan Mahasiswa Islam dalam kepegurusan. "Harusnnya HMI plus. Plusnya yakni unsur Soksi, Kosgoro dan MKGR," ucapnya.

Sementara itu, suasana Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali, Sekretaris Jenderal Demisioner DPP Partai Golkar Budi Harsono mengungkapkan, syarat pencalonan ketua umum salah satunya adalah mereka yang pernah menjadi pengurus selama satu periode atau lima tahun. "Atau pernah jadi pengurus DPD I selama satu periode. Selain itu yang bersangkutan harus menjadi kader selama 10 tahun," ujarnya.

Dalam persyaratan pencalonan ketua umum tersebut, menurutnya, peserta munas menyepakati bahwa si calon tidak pernah keluar dari keanggotaan Partai Golkar. Namun persyaratan ini sempat menjadi perdebatan dalam pembahasan tata tertib munas.

Menurut salah seorang kandidat calon ketua umum, Marwah Daud Ibrahim, ada beberapa DPD yang masih belum bulat menyepakatinya. "Persyaratan ini masih tampaknya masih belum final disepakati. Jika persyaratan tersebut memang sudah seperti itu, maka ada kandidat yang terganjal proses pencalonannya, diantaranya Wiranto," ujarnya kepada wartawan di tempat terpisah.

Raden Rahmadi/Indra Darmawan/Ecep S Yasa

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Taman Impian Jaya Ancol Pantai Anyer >>selengkapnya ::