Nasional

SKB Rumah Ibadah Tetap Dipertahankan
Kamis, 16 Desember 2004 | 20:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Rumah Ibadah menurut Menteri Agama Muhammad M.Basyuni tetap dipertahankan dan tidak akan diubah. “Tidak ada pasal-pasal yang diubah jadi tetap seperti adanya sekarang karena SKB masih sangat diperlukan. Tanpa SKB bisa kacau balau negara ini,”ujar Basyuni kepada Tempo di Jakarta Kamis (16/12).

Hasil telaahan Departemen Ahama tentang SKB tersebut, menurut Basyuni telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar SKB ditelaah (27/11).
Menurut Kepala Litbang Atho Muzhar, berdasarkan hasil kajian naskah dan pelaksanaan SKB tidak ada pasal yang bersifat diskriminatif. “SKB itu hanya terdiri dari 5-6 ayat. Itu sebetulnya tidak ada yang bersifat diskriminatif. Karena memperlakukan semua warga negara sama,”kata Atho.

Dalam ayat 5 SKB diakomodasi jika terjadi suatu perselisihan mengenai pendirian rumah ibadat maka pemerintah supaya menyelesaikannya supaya adil dan tidak memihak. “kata-kata itu ada. Itu berarti tidak diskriminatif. Dari segi naskah, SKB tidak diskriminatif. Jadi kalau ada pendapat itu diskriminatif saya kira tidak benar,”ujar Atho.

Sebenarnya masalah pendirian rumah ibadah bukan hanya umat kristiani yang merasa terganjal. “Tidak, sama saja. SKB itu maksudnya jangan sampai niat baik suatu umat beragama mendirikan rumah ibadah justeru menghasilkan terusiknya ketenteraman masyarakat di situ. Jadi tidak produktif. Itu jiwa SKB-nya yang diperintahkan bagi aparat Depdagri dan Depag,”tegas Atho.

Atho dari praktek di lapangan sering mendengar kelompok agama yang sering merasa dipersulit. “Sebetulnya itu tidak begitu. Kalau kita pergi ke daerah A yang merasa dipersulit agama B, Kalau kita pergi ke daerah C yang merasa dipersulit agama D,”tegas Atho.

Jadi, menurut Atho, umumnya memang kelompok agama yang kecil (jumlahnya minoritas) di daerah/provinsi itu memang merasa kesulitan. “Tapi itu dilakukan demi menjaga ketenteraman bersama. Jadi bukan hanya gereja yang merasa dipersulit, mendirikan mesjid juga sulit di daerah-daerah tertentu,”tegas Atho. Kenyataannya memang begitu, misalnya di Bali, ada Perda yang mempersulit umat islam disana mendirikan masjid.

Kesulitan mendirikan rumah ibadah dirasakan semua agama ada. Bukan hanya dari agama tertentu kesulitan mendirikan rumah ibadah itu. "Tapi juga jumlah umat agama lain yang jumlahnya kecil di situ. Itulah disebabkan “perasaan dipersulit” ada di semua pihak memang,”kata Atho.

Ada satu hal yang harus dipertimbangkan bersama untuk menjaga ketertiban bersama dalam kaitannya dengan pendirian rumah ibadah. Menurut Atho, jika dicermati kadang-kadang ada laporan, harus izin dari pemerintah atau tokoh agama setempat. "Seringkali terjadi di lapangan tiba-tiba ada pembangunan rumah ibadah yang menurut penduduk setempat itu bukan untuk dia. Lalu masyarakat kaget ini untuk siapa. Ketika kaget itulah merasa ada ketenteraman yang terusik,”kata Atho.

Kekurangan yang selama ini terjadi di lapangan jika ingin mendirikan rumah ibadah itu adalah kurangnya konsultasi dan komunikasi dengan pemuka agama setempat sehingga kurang difahami maksudnya. “Misalnya ada kristen protestan mau buat gereja. Orang Islam kan tidak tau ini mau buat gereja katolik atau protestan. Jadi biasanya di lapangan karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang ingin mendirikan tempat ibadah dengan masyarakat setempat dan pemuka agama,"ujar Atho. Padahal jika konsultasi dapat dicapai beberapa kompromi misalnya tempatnya digeser sedikit.

Pemuka agama, bertanggung jawab atas ketenteraman kaumnya. "Dan itu terjadi bukan hanya kelompok agama tertentu tapi kelompok agama lain yang kebetulan dia minoritas,”kata Atho.

Atho mengakui masalah SKB memang sensitif karena yang satu ingin dihilangkan aturan itu yang lain ingin mempertahankan atau memperkuatnya. Namun Atho mengkhawatirkan bahwa jika tidak ada aturan itu justeru di masyarakat nanti ada pihak-pihak yang tidak terkontrol. “Kan itu jadi tidak diharapkan lagi. Justeru, aturan itu meski dianggap sulit merupakan cara untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi kekacauan,”ujar Atho.

Atho mengakui di beberapa daerah memang membuat aturan tambahan dalam pembuatan rumah ibadah misalnya minimal ada 50 KK di situ. Ia mensinyalir adanya umat tertentu yang memiliki banyak cabang, semuanya ingin membuat rumah ibadah masing-masing. “Jangan sampai persoalan intern suatu umat membuat dampak repot umat di luarnya. Jadi urusilah itu dulu,”katanya.

Ia menyambut baik ada upaya beberapa denominasi dengan cukup menggunakan 1 gereja. “Saya kira itu langkah yang baik karena kalau dalihnya itu perpecahan internal ya itu tadi 2-3 orang mau buat gereja,”ujar Atho.

Menurut Atho perlu ada introspeksi dari semua umat beragama. " apakah betul di suatu tempat benar-benar memerlukan tempat ibadah untuk keperluan ibadah umat itu?"katanya. Kalau tidak perlu, tak usah membangun rumah ibadah. Apalagi membuat terjadinya kesenjangan masyarakat di sekitarnya.

Badriah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Said Agil Husin Al Munawar Sidney Jones