Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Ketua DPR Prihatin Lembaganya Masuk Survei Terkorup
Sabtu, 11 Desember 2004 | 00:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gara-gara peninggalan dinasti lama, yang ketuanya pernah diduga korupsi Rp 40 miliar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam survei Transparency International Indonesia tergolong yang paling korup. Selain kena getahnya, seharusnya anggota DPR yang sekarang duduk di Senayan bisa mengkoreksi diri dan sadar, bahwa tugasnya sebagai wakil rakyat disoritu banyak pihak.

Ketua DPR Agung Laksono berharap anggota DPR periode 2004-2009 lebih mengedepankan disiplin anggota dalam menjalankan tugasnya. "Itu penting mengingat sorotan dan harapan publik terhadap lembaga DPR begitu tinggi,"kata Agung.

Salah satunya, hasil pandangan publik yang menempatkan posisi DPR dan partai politik sebagai lembaga terkorup seperti diberitakan media massa. Agung merasa prihatin atas hasil survei Transparency International Indonesia yang menempatkan lembaga Dewan sebagai lembaga terkorup. "Saya belum yakin 100% dan atas survei itu dan saya tidak kompeten untuk melakukan analisa,"katanya.

Agung juga mempertanyakan sampai mana evaluasi dan riset sehingga mencap DPR sebagai lembaga terkorup. Ia berjanji lebih meningkatkan citra positif lembaga Dewan guna menepis anggapan tersebut. Karenanya soal penegakan disiplin ini menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan citra dan lembaga Dewan.

Selaku ketua DPR, Agung akan melakukan berbagai langkah untuk menciptakan citra baik lembaga Dewan. Misalnya dengan cara membentuk Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang sejajar dengan alat kelengkapan lainnya.

Persoalan disiplin anggota, pelanggaran etik hingga isu suap dan korupsi mengyangkut anggota Dewan nantinya bisa dilaporkan ke lembaga ini. Terlebih soal suap, menurut Agung, merupakan hal penting yang harus dihindari secara serius oleh anggota Dewan. Agung berharap anggota DPR sekarang membuktikan dengan tindakan, bukan wakil rakyat yang korup.

Ecep S Yasa

Dari Koleksi Foto TEMPO Under Development
         
Anggota majelis dan perwakilan negara tetangga mendengarkan pembacaan Pidato Kenegaraan  tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 yang disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sidang majelis di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 16 Agustus 2004. [TEMPO/ Santirta M; Digital Image; 20040816]. Akbar Tandjung (tengah) memeluk Wiranto (kiri) disaksikan Prabowo Subianto (kanan), saat mengikuti acara Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden dari Partai Golkar 2004 di Jakarta Convention Center (JCC), 20 April 2004. [TEMPO/ Santirta M; Digital Image; 20040420]
Sidang Majelis 2004
Akbar Tandjung, Wiranto, dan Prabowo Subianto

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Dua Koruptor dari Makassar Dikirim ke Nusakambangan
6 DPD Golkar Tolak Hak Suara untuk Kabupaten
Terlibat Korupsi Pengadaan Baju Hansip, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Bogor Ditahan
Kepala Kantor Kesbang Kota Bogor Ditahan
Masyarakat Minta Tersangka Korupsi di DPRD Kota Malang Ditahan
Pelimpahan Berkas Puteh ke Pengadilan Paling Lambat 21 Desember
Syafi’I Ma'arif Pemberantasan Korupsi Jangan Hanya Berhenti Pada Pencanangan
Forum Penyelamat Jambi Menggelar Demonstrasi
Menlu Bicarakan Kebijakan Luar Negeri dengan Komisi I DPR RI
Strategi KSAL Kent Sondakh Untuk Pertahanan Kedaulatan Negara
> selengkapnya...


Referensi

Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah
Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri
Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi
Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh
UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
> selengkapnya...

Website

Sekretariat Jenderal DPR RI
Komisi Ombudsman Nasional
Pendapat tentang Pemberantasan Korupsi
Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [3]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data