Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jakarta

Indonesia Harus Meratifikasi UN Convention Against Corruption
Rabu, 08 Desember 2004 | 19:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Korupsi telah menyebabkan negara ini terpuruk dan seluruh rakyat menjadi korban. Menurut Al Muzzammil Yusuf, anggota Komisi III Fraksi PKS dalam seminar menyambut Hari Anti Korupsi se-Dunia di DPR RI, Rabu (8/12), korupsi juga merupakan bentuk terorisme yang harus diperangi dan dibasmi. Oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung segala langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberantasnya, termasuk penahanan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh.

Selain Muzzammil, seminar yang diadakan PKS ini juga menghadirkan Ir. Untung Wahono Ketua F-PKS dan Suripto anggota Komisi I DPR dari FPKS sebagai pembicara. Menurut Muzzammil, sebagai manifestasi massal perang terhadap korupsi, FPKS juga mendesak pemerintah untuk mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun pemberantasan korupsi.

Ia juga mendesak perlunya segera dilakukan amandemen terhadap UU 30/2002 dan UU yang terkait (UU 28/1999, UU 31/1999 jo UU 20/2001) sehingga memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya dengan cepat. "Dalam upaya pemberantasan korupsi, perlu adanya penguatan terhadap KPK,"ujar Muzzammil.

Menurut Muzzammil, pemerintahan SBY-JK harus segera mengambil langkah nyata dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan meratifikasi UN Convention Against Corruption dengan harapan Indonesia bisa aktif dalam kerja sama internasional.

Pada bagian lain, Suripto mendesak kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sebagai lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan upaya pemeriksaan, penyidikan maupun pengadilan kasus korupsi. Lembaga-lembaga ini harus berani memecat atau minimal memberhentikan sementara aparatnya yang terindikasi memperlambat proses pemeriksaan, penyidikan maupun pengadilan perkara korupsi. "Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung harus berani mengambil langkah tegas,"kata Suripto.

Fototerkait
         
Koordinator Sekretariat Program Kerja Petisi 50 Judilherry Justam (kanan) saat melakukan dengar pendapat dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Erry Riyana Hardjapamekas di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 25 Pebruari 2004. [TEMPO/ Tommy Satria; K20A/488/04; 20040225] Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid didampingi Drs. al-Muzammil Yusuf (kiri belakang) saat akan jumpa pers tentang pernyataan dukungan PKS terhadap pencalonan Amien Rais dan Siswono Yudohusodo sebagai presiden dan wakil presiden di Kantor DPP PKS, Jakarta, 30 Juni 2004. [TEMPO/ Arie Basuki; Digital Image; 20040630]
Judilherry Justam, Erry Riyana Hardjapamekas, dll
Hidayat Nur Wahid dan al-Muzammil Yusuf

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan Perpu Antikorupsi
Juan Felix: Penahanan Puteh Hanya Sensasi
Depdagri Benarkan Penyimpangan Dalam Kasus Korupsi Jenset
OC. Kaligis: Penahanan Puteh Bernuansa Politik
Puteh Segera Diberhentikan Sementara
Abdullah Puteh Ditempatkan Di Blok K Rutan Salemba
RSUD Bekasi Bersikeras Tidak Korupsi
Abdullah Puteh Ditahan di Rutan Salemba
Abdullah Puteh ke KPK
KPK Beri Waktu Tiga Bulan untuk Perbaikan Sistem Pajak
> selengkapnya...


Referensi

Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah
Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri
Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi
Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh
PP RI No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
> selengkapnya...

Website

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Ombudsman Nasional
Pendapat tentang Pemberantasan Korupsi
Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi
Situs PKS di Belanda
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data