Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Presiden Melantik Kepala BIN, Syamsir Siregar
Rabu, 08 Desember 2004 | 15:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Mayor Jendral Purnawirawan Syamsir Siregar sebagai Kepala Badan Intelegen Negara. Penunjukan Syamsir ini diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden No 197/N/2004. Berdasarkan keputusan tersebut, kepala BIN berkedudukan sejajar dengan pejabat eselon IA. Namun, bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Seusai pelantikan Syamsir menyatakan, salah satu prioritas utama yang harus ditangani oleh BIN adalah masalah gerakan separatis dan terorisme. Namun dia menolak menjabarkan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan BIN untuk menangani dua masalah tersebut. "Itu akan kami selesaikan secara terhormat, terorisme sendiri sebenarnya adalah perasaan merasa kurang kepercayaan kepada pemerintah," kata Syamsir kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/12).

Soal kedudukan kepala BIN yang tidak sejajar dengan menteri, Syamsir menganggap tak masalah. Bahkan, ia menilai dengan posisi seperti itu, BIN tidak lagi tergantung kepada sidang-sidang kabinet. "Apalagi tidak semua masalah intelejen perlu diketahui semua orang," katanya. Mengenai pembahasan rancangan undang-undang intelejen negara, Syamsir berharap aturan itu segera diselesaikan. Karena, peraturan itu akan menjadi payung hukum setiap aktivitas intelejen.

Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dalam jangka pendek salah satu hal yang perlu dilakukan BIN adalah memperluas jaringan antisipasi melalui kedutaan-kedutaan maupun lembaga swasta. "BIN, juga perlu meningkatkan pemantauan,"ujarnya. Perpindahan orang dari pulau ke pulau terutama di daerah perbatasan seperti Sumatera Utara yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi dengan Kalimantan yang berbatasan dengan Filiphina Selatan.

Namun, yang paling susah diantisipasi dan paling berbahaya, menurut Juwono, adalah terorisme secara acak. Sekalipun intelejen dapat memantau organisasi atau kelompok tertentu. Terorisme acak lebih sukar diantisipasi. Oleh karena itu, dalam jangka panjang yang perlu dilakukan adalah memerangi akar terorisme itu sendiri yaitu masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan korupsi. "Kepada kita yang menganggap diri kita mapan termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU harus berbenah diri supaya kawan-kawan kita tidak tertarik pada radikalisme yang fanatik," katanya.

Juwono menyambut baik penempatan BIN di bawah presiden. Menurutnya akan membuat BIN lebih independen. Sehingga tidak akan terkait dengan kepentingan salah satu anggota kabinet seperti kalau ditempatkan di bawah salah satu menteri. "Jadi kalau ada anggota kabinet yang bermasalah lebih bisa menyampaikan kepada presiden,"katanya.

Sapto Pradityo

Fototerkait
         
Pelukis membersihkan karikatur calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden (cawapres) M. Jusuf Kalla di Pasar Baru, Jakarta, 7 Juli 2004. [TEMPO/ Santirta M; Digital Image; 20040707]. Calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke kantor redaksi majalah tempo, Jl. Proklamasi 72, 2 Agustus 2004. SBY memberikan dukungan kepada pemred majalah tempo, Bambang Harymurti atas tuntutan jaksa dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata. [TEMPO/Mohamad Irfanto; Digital Image; 20040802]
Karikatur Capres dan Cawapres
Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor TEMPO

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Memilih Ryamizard Menabrak UU TNI yang Baru?
DPR : Kenapa SBY Pilih Militer?
Puteh Segera Diberhentikan Sementara
Presiden Tunjuk Mayjend Syamsir Siregar Sebagai Kepala BIN
Australia Ingin Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan dengan Indonesia
Presiden Canangkan Kawasan Eko Karst di Gunungkidul
Menhan dan Menlu Australia Adakan Pertemuan Tertutup
Presiden SBY Canangkan Kawasan Eko-karst
Teriakan Anti Korupsi ala KPK : Hukuman Mati Bagi Koruptor
Joutje Kiroyan : Amerika Tak Mau Ryamizard
> selengkapnya...


Referensi

Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU RI No. 16 Thn. 2003 tentang Penanganan Bom Bali
Kepres RI No. 22 Thn.2003 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara
> selengkapnya...

Website

Departemen Pertahanan
Badan Intelijen Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data