Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Studi Banding DPR Tidak Punya Makna Apapun
Selasa, 07 Desember 2004 | 20:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Riswanda Imawan mengatakan studi banding yang akan dilakukan DPR ke sejumlah negara seperti Australia, Malaysia, dan Cina tidak memiliki makna apapun. Karena menurut Cak Ris, negara yang mereka kunjungi merupakan negara yang sistem politik, sosial, dan kondisi geografisnya amat beda dengan Indonesia.

"Untuk apa studi banding itu?" kata Cak Ris sesudah menjadi pembicara dalam Musyawarah Nasional II Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Hotel Intercontinental, Selasa (7/12).

Sebagai wakil rakyat, menurut Cak Ris, dalam situasi yang serba sulit dan ketika rakyat bersama pemerintah punya komitmen untuk melakukan penghematan, maka amat tidak sensitif secara politik, jika ada anggota dewan yang pergi keluar negeri “hanya untuk studi banding,” ujarnya.

Sebagaimana ramai diberitakan, anggota DPR 2004-2009 akan melakukan studi banding ke berbagai negara. Mereka menggunakan sisa anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar. Sampai saat ini dari 10 fraksi di DPR sudah sembilan fraksi yang menandatangani persetujuan tersebut, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Cak Ris menilai, sisa dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk korban bencana di berbagai daerah, seperti Alor, Nabire dan Blitar. "Akan lebih efektif dan lebih baik terhadap kepercayaan publik," tuturnya

Seharusnya, menurut Cak Ris, partai politik harus segera menganulir tindakan anggota-anggotanya yang setuju studi banding. PKS menurut Cak Ris, telah mencoba berinvestasi untuk pemilu 2009 dengan tidak menandatangani surat persetujuan itu. "Jadi, harus sensitif dong, sebetulnya banyak sekali manuver politik PKS yang sebenarnya merupakan investasi 2009," katanya.

“Kalau anggota DPR jadi pergi, maka kepercayaan masyarakat akan turun,” kata Cak Ris.

Eworaswa

Fototerkait
     
Anggota majelis dan perwakilan negara tetangga mendengarkan pembacaan Pidato Kenegaraan  tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 yang disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sidang majelis di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 16 Agustus 2004. [TEMPO/ Santirta M; Digital Image; 20040816].
Sidang Majelis 2004

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

DPR Prioritaskan Pantau Pelaksanaan Haji
Rapat Paripurna Berlangsung Singkat dan Aman
Rapat Paripurna DPR Ngaret Lagi
Menteri Dalam Negeri Bahas Soal Otonomi di DPR
Anggota DPR Nilai BI Lambat Tangani Kasus Bank Global
DPR : Saham Semen Gresik di Cemex Harus Dibeli Kembali
DPR Akan Pertanyakan Kasus Adrian Ke Kapolri
Gus Yus Sudah Dimakamkan
DPR Berduka, Gus Yus Pergi
DPR RI Setuju Uji Coba TPST Bojong Diteruskan
> selengkapnya...


Referensi

Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Website

Sekretariat Jenderal DPR RI
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data