Nasional

Muhammadiyah Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir
Sabtu, 04 Desember 2004 | 15:23 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram: Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus kematian Munir. Jika kasus aktivis HAM itu tidak tuntas, menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Ma'arif, dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan turun.

Ma'arif mengatakan itu di arena Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-3 di Asrama Haji Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/12). Aparat penegak hukum, kata dia, harus kerja keras bagaimana menganalisa kasus kematian Munir sehingga diketahui siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa tersebut.

Misalnya, apabila temuannya akibat racun, siapa yang meracuni. Kalau sekiranya hasil otopsi jenasah Munir dari Pemerintah Belanda, sekiranya sudah cukup, maka tidak perlu ada pengulangan. "Cukup sekali saja".

Ma'arif mengaku prihatin dengan sikap Pemerintah
Belanda. Mestinya hasil otopsi diberikan kepada pihak kepolisian, bukan ke Departemen Luar Negeri. "Inilah yang menurut saya Pemerintah Belanda lucu," tegasnya.

Kematian Munir pada 7 September di atas pesawat Garuda dalam perjalannya menuju Belanda, menghebohkan. Dari hasil otopsi Munir meninggal akibat tubuhnya mengandung racun arsen. Polisi tengah memeriksa sejumlah kru pesawat dan sejumlah orang yang bertemu Munir saat di perjalanan.

Ma'arif mengaku bersedia ditunjuk menjadi ketua tim investigasi kasus kematian Munir. Usulan itu muncul dari Imparsial dan Cetro. "Saya setuju dengan penunjukan Ketua Tim tersebut. Tinggal bagaimana nanti mekanisme kerjanya," imbuhnya. Dalam sidang komisi-komisi di Tanwir Muhammadiyah, kasus kematian Munir menjadi salah satu pembahasan.

Sujatmiko-Tempo News Room