|
Presiden Susilo Terkurung Paham Neo Liberal
Kamis, 02 Desember 2004 | 20:31 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini terkurung dalam ruang hampa dengan konstruksi sosial, ekonomi, hukum dan politik yang dibuat Amerika. Sehingga mau tidak mau, SBY harus mengikuti arus tersebut. Kesimpulan ini diungkapkan Suryo Ismail, Direktur Gerakan Edukasi Rakyat dalam seminar bertema Evaluasi 50 Hari Pemerintahan SBY, Ditinjau Dari Sisi Penegakan Hukum dan HAM, di Gedung Juang 45 Jakarta, Rabu (2/12).
Seminar itu diselenggarakan oleh Serikat Pengacara Rakyat (SPR) dan Lembaga Study Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (LSADIPI). Selain Suryo, tampak pula Raja Nasution dari Perhimpunan Pembela Publik Indonesia (PPPI), Ori Rahman dari KontraS dan Ulung Purnama dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR) dengan moderator M. Zamzami.
Suryo menganggap bahwa sejak awal visi-misi yang disampaikan SBY lebih mencerminkan kepentingan ekonomi global. Sehingga wajar apabila sampai saat ini janji penegakan hukum belum terlaksana. Ia juga menilai banyak hal belumjelas dari latar belakang SBY."Kalau kita menengok ke belakang, banyak hal yang belum jelas tentang SBY", ujar Suryo.
Senada dengan Suryo, Ori Rahman dari Kontras menilai wacana perubahan dari SBY, justru bertentangan dengan kinerja pemerintah. Ini diakibatkan pemerintahan SBY yang lebih mengedepankan kepentingan kekuasaannya, dengan mengakomodir kekuatan politik anti perubahan. "Lihat saja, susunan kabinet yang begitu gemuk dan menteri yang tidak cocok dengan jabatannya", tambah Ori.
Kinerja pemerintah saat ini- kata Raja Nasution - merupakan lips service belaka tanpa ada realisasi. Sehingga SBY bisa dianggap melanggar hukum perdata dikarenakan telah melakukan pengingkaran atas janjinya kepada publik selama kampanye. Sepanjang kampanye, SBY dianggap mengikatkan satu orang atau lebih dengan menyampaikan beberapa janji. "Realisasi janji pemerintah masih jauh dari harapan", tegas Raja.
Persoalan kerja kepolisian dan kejaksaan juga mendapatkan sorotan dari keempat pembicara. Ulung Purnama berkeluh kesah soal kesulitan untuk berkomunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menanggani berbagai masalah."Kami sering kesulitan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan demi penyelesaian kasus yang kami tangani", keluh Untung.
Taufiq- Tempo
INDEKS BERITA LAINNYA :
|