Nasional

NU Akan Lepas Partai Kebangkitan Bangsa
Rabu, 01 Desember 2004 | 22:07 WIB

TEMPO Interaktif, Boyolali: Tuntutan agar Muktamar NU ke-31 memutuskan Nahdlatul Ulama menjaga jarak yang sama dengan partai politik manapun, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tampaknya akan menjadi salah satu keputusan Muktamar.

Hasil komisi tausiyah (rekomendasi) pada Rabu (1/12) yang diantaranya juga membahas masalah ini menegaskan dalam masalah politik, NU harus kembali kepada Etika Berpolitik warga nahdliyin yang diputuskan pada muktamar NU ke-28 di Yogyakarta.

Keputusan muktamar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta tersebut diantaranya menegaskan NU terlepas dari semua partai politik serta menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.Namun kepada seluruh warga NU, baik yang berada dalam struktur kepengurusan di semua tingkatan secara individu diperbolehkan memilih partai politik sesuai dengan aspirasi masing-masing dengan menjaga keutuhan jam'iyah (organisasi) NU. Keputusan tersebut sebagai konsekuensi kembalinya NU kepada khittah 1926.

Hasil pleno komisi tausiyah ini akan diplenokan dalam kepada para peserta muktamar untuk dijadikan keputusan muktamar. KH Cholil Anwar, salah satu anggota tim komisi poltik pada komisi tausiyah mengatakan, penegasan menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik diambil dalam rangka memayungi semua kepentingan politik warga NU. ?Warga NU tidak hanya di PKB, tapi juga di PPP, PDIP, PKS dan sejumlah partai lain. Jika NU mendukung kepada salah satu partai, maka akan menyakiti warga NU lain yang berada di partai lain,? tegasnya kepada Tempo, di arena muktamar, Rabu (1/12).

Bagaimana dengan keputusan muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, warga NU hendaknya memperhatikan partai politik yang kelahirannya dibidani oleh NU. Cholil yang mengaku menjadi salah satu deklarator PKB ini mengatakan, keputusan tersebut diambil karena waktu itu PKB baru saja dideklarasikan. ?Tapi sekarang, NU harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik,? ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Enceng Sobirin, yang juga anggota tim komisi poltik. ?Dengan demikian, keputusan ini menganulir keputusan di Muktamar di Lirboyo,? ujarnya. Ditanya, kenapa dalam redaksi tausiyah tersebut, tidak menyebut secara tegas NU melepaskan PKB? Hal itu tidak mungkin, katanya, karena rekomendasi harus bersifat makro. Jika perlu penjelasan yang lebih mikro, maka hal itu harus dirumuskan dalam program kerja.

Sohirin?Tempo