Nasional

Ulil: Muktamar Harus Telurkan Ketentuan Tegas Soal Rangkap Jabatan
Senin, 29 November 2004 | 01:04 WIB

TEMPO Interaktif, Boyolali: Cendekian muda NU, Ulil Abshar Abdalla mendesak agar pada muktamar ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali ini segera merumuskan ketentuan yang ketat tentang keterlibatan warga NU dalam politik praktis. Menurutnya, Pemilu 2004 telah menjadi pengalaman traumatik yang dialami NU sehingga berakibat timbulnya perpecahan atau friksi didalam internal NU.

Dikatakan Ulil, seruan Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudz agar NU tidak terjebak pada politik praktis serta sudah saatnya NU menyapih sama sekali warga NU yang menggunakan hak politik praktisnya dengan cara menggariskan ketentuan-ketentuan yang ketat, harus didukung segenap warga NU.

"Seruan beliau ini harus mendapat dukungan dari semua warga NU. Ini dilakukan agar tidak terjadi praktik terang-terangan atau terselubung dan membawa institusi NU untuk kepentingan politik praktis. Muktamar kali ini harus menelurkan aturan jelas seperti yang disebutkan KH Sahal," paparnya.

Ulil menegaskan, harus ada keberanian moral dari para elit NU untuk merumuskan kembali dan memisahklan secara tegas, setelah warga NU menghadapi trauma pada Pilpres Pemilu 2004, yang menimbulkan perpecahan di dalam.

"Setelah peristiwa itu, elite NU seharusnya belajar. Kalau tidak ya kebangetan. Dulu aturannya adalah tidak boleh rangkap jabatan, antara pengurus NU dan pengurus orsospol. Sekarang harus lebih tegas misalnya tidak boleh terlibat dalam pencalonan untuk kedudukan politik. Entah itu pada level presiden, atau di tingkat daerah seperti gubernur, atau bupati. Kalau tidak ditegaskan pada muktamar ini, kapan lagi," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004, lanjut Ulil, orang-orang NU yang terlibat dalam pilpres lebih banyak pengaruh negatifnya. Mengutip serua KH Sahal, Ulil menekankan tidak ada sikap kenegarawanan warga NU yang masuk dalam politik praktis. "Atau jelasnya tidak ada adab politik dari mereka yang terjun ke politik praktis," tambahnya.

Lebih jauh Ulil menginginkan agar NU saat ini segera melakukan reorientasi gerakan supaya NU fokus pada warganya dan bukan pada kaum elitnya. Setelah ada tradisi berdemokrasi, kesempatan berpolitik menjadi terbuka. NU harus kembali pada semangat gerakan sosial keagamaan.

Sementara itu, kader NU yang juga seorang politisi, Slamet Effendy Yusuf juga menyambut baik seruan agar segera diputuskan ketentuan yang ketat bagi warga NU yang ingin terjun ke politik praktis. "Saya sangat setuju, ketentuan ketat itu segera diatur dalam AD/ART. Kalau sudah niat mengabdi pada NU, ya harus mundur dari parpol atau aktivitas politik praktis. Begitu pula sebaliknya kalau memang ingin terjun ke politik praktis ya juga harus mundur dari kepengurusan NU," tambahnya.

Anas Syahirul/Syaiful Amin - Tempo