Muktamar NU

Mimbar Bebas dan Istighosah Buat Yang Terpinggirkan.
Minggu, 28 November 2004 | 18:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Terbatasnya rancangan materi yang hendak dibahas dalam Muktamar NU ke-31 mengundang keprihatinan kalangan nahdhiyin. Warga NU yang tergabung dalam Nahdliyin Crisis Center (NCC) menilai rancangan materi muktamar yang akan dibahas dalam sidang-sidang sangat elitis dan tidak menyentuh problem yang diterima warga NU.

Sebagai bentuk kekecewaan, NCC mendirikan mimbar bebas di sekitar arena muktamar. Di sebuah halaman rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi asrama haji tersebut, aktifis NCC memfasilitasi warga NU yang ingin berkeluh kesah lewat mimbar bebas. "Bagi siapa saja warga NU yang ingin mengemukakan pendapat, keluhan, uneg-uneg atau aspirasi apa saja tentang NU dipersilakan, secara bebas."kata KH Mu’tashim Billah, wakil Koordinator NCC, Minggu (28/11). Mimbar bebas itu juga diberikan bagi para muktamirin yang tidak mendapatkan ruang dan kesempatan mengutarakan kepentingannya di sidang-sidang muktamar.

Dalam mimbar bebas yang diberi nama Mimbar Warga itu pada hari pertama pelaksanaan muktamar tampak belum mendapat perhatian para nahdhiyin. Mereka yang datang ke tempat itu belum terlalu banyak. Setiap harinya, Mimbar Warga itu akan digelar pukul 11.00 s/d 12.00 WIB.

Selain dalam bentuk mimbar bebas, NCC juga menyampaikan kekecewaannya dalam bentuk doa istighosah. Acara istighosah dipimpin KH Hamid yang berlangsung di posko NCC.

Rancangan materi yang akan dibahas pada Muktamar ke-31 terdiri lima bahasan sidang komisi. Yakni Komisi diniyah, Komisi peninjauan kembali AD/ART serta produk organisasi, komisi keorganisasian dan pendanaan, Komisi tausiyah dan rekomendasi, komisi pertanggungjawaban PBNU periode 1999-2004. "Dari kelima komisi dan bahasan materinya, sama sekali tidak tampak pembahasan yang mengapresiasi problem-problem kehidupan nyata warga NU. Seperti buruh, masalah pertanian, diskrimnasi perempuan, TKI dan lainnya,’’ tambah Mu’tashim Billah.

Terbatasnya materi bahasan muktamar itu, menurut Kiai Mu'rashim, menunjukkan tidak adanya kepekaan NU terhadap masalah warganya sendiri.

Anas Syahirul