Nasional

Halal Bihalal KAHMI Didatangi Sejumlah Tokoh
Minggu, 28 November 2004 | 08:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Acara Silaturahim KAHMI yang diadakan di Hotel Le Meridien, Sabtu malam (27/11), dihadiri Fuad Bawazier, Hidayat Nurwahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, Adyaksa Dault, Rachmawati Soekarnoputri. Akbar Tanjung yang diharapkan hadir, tidak terlihat batang hidungnya.

Dalam pertemuan tersebut Fuad Bawazier selaku Ketua KAHMI menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk tidak berpangku tangan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Anggota KAHMI diharapkan tidak hidup di menara gading. "Perlu adanya pengawasan yang terus-menerus kepada pemerintahan saat ini," kata Fuad.

Saat ini anggota KAHMI mencapai tiga juta yang tersebar di 31 propinsi di Indonesia. KAHMI berdiri sejak berdiri tahun 1966. Ketika ditanya TNR mengenai upaya rekonsiliasi HMI yang sempat pecah menjadi dua sampai sekarang, Fuad menjelaskan saat ini sedang diupayakan mengenai upaya itu. "Tentu saja ideologinya tetap yang kita pakai sekarang" kata Fuad.

Perlu diketahui HMI sekarang pecah menjadi dua yakni HMI Dipo (Himpunan Mahasiswa Islam), dan HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi). Persoalan tersebut timbul sejak diberlakukannya asas tunggal Pancasila yang ditetapkan pemerintah orde baru sebagai satu-satunya asas ormas di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan HMI sendiri.

Konflik yang berkepanjangan memuncak dengan didirikannya HMI MPO yang lebih bertahan dengan AD/ART lama yakni dengan asas Islam. HMI MPO didirikan pada 15 Maret 1986 di Jakarta. Aktifitasnya banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi kala itu. Militansinya pun terlihat kental pada anggota-anggotanya.

Dalam acara tersebut Hidayat Nurwahid menyampaikan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum silaturahim ini. Setelah silaturahim yang dihadiri banyak pejabat negara ini, diharapkan nanti tidak saling sikut-sikutan lagi. Hal ini juga membuktikan keimanan umat kepada Allah SWT. Menurutnya, masih terjadinya korupsi menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah SWT. Dia menghimbau kepada para pejabat untuk segera melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Hidayat juga mengatakan saat ini bangsa ini sedang dirundung suasana tidak aman. Menyinggung masalah kematian Munir, Hidayat mengatakan kasus tersebut adalah bagian dari terorisme. "Jangan hanya peristiwa bom saja yang dianggap terorisme," kata Hidayat. Dia menghimbau kepada aparat kepolisian, Departemen Luar Negeri, Kejagung untuk objektif, jujur, dan transparan dalam mengusut masalah ini.

Diakuinya saat ini, Indonesia merupakan negara paling demokratis di dunia karena jumlah pemilihnya mencapai 80 persen. Jumlah ini terbesar dibanding negara-negara lain, sedangkan negara Australia hanya 60 persen pemilihnya. Rakyat mampu memilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Hasil yang dicapai pun tidak ada intervensi dari pemerintah dahulu.

Sedangkan SBY dalam sambutannya mengatakan akan memberikan respon positif kepada semua pihak yang akan mengoreksi dan mengkritiknya asal konstruktif. Dia mengatakan untuk menjadi bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang baik, pertama yang perlu diangkat adalah bangsa sendiri. Setelah itu baru penilaian di mata internasional.

Negara Indonesia tidak perlu merengek-rengek lagi minta bantuan asing. "Mobilisasi kapital jangan diartikan dengan pinjaman luar negeri," kata SBY. Negara kita bisa mendayagunakan natural capital, phyisical capital, human capital dan social capital, lanjutnya. Ukuran keberhasilan pembangunan menurut SBY adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Menyinggung permasalahan Munir, SBY menyatakan walaupun diakuinya kadang dia tidak sependapat dengan almarhum, tetapi Munir adalah kawannya. Kritik dan ide yang disampaikan Munir memang dalam upaya pendewasaan menuju demokratisasi, lanjutnya.

SBY juga akan membentuk Tim Pencari Fakta Independen yang ditugaskan menyelesaikan masalah ini. Dia juga mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena selama ini puluhan cara telah ditempuhnya, tetapi hasilnya belum memuaskan.

Asep Yogi Junaedi - Tempo