Nasional

Ketua PBNU Harus tidak Mewakili Antagonisme Politik
Minggu, 28 November 2004 | 08:40 WIB

TEMPO Interaktif, Solo: Fajrul Falah, salah satu Ketua PBNU menegaskan, untuk menghindari terulangnya upaya penarikan NU ke wilayah politik praktis, Muktamar NU ke-31 harus mampu memilih Ketua Umum PBNU, baik di jajaran Syuriah dan Tanfidhiyah yang tidak mewakili antagonisme kubu-kubu politik dewasa ini, baik kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Hasyim Muzadi. "Tidak mewakili kubu Gus Dur maupun Hasyim Muzadi," kata Fajrul kepada Tempo sesaat setelah menghadiri rapat terakhir antara pengurus Syuriah dan Tanfidhiyah PBNU masa bakti 1999-2004, di Hotel Dwi Agung, Boyolali, Sabtu (27/11) malam.

Jika ada figur kompromi (yang tidak mewakili kedua kekuatan tersebut), menurut Fajrul, Hasyim Muzadi juga bisa menerima. Lantas, siapa figur yang dianggap steril dari pengaruh Gus Dur dan Hasyim? Dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini menyebut nama KH Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH Tholhah Hasan sebagai kandidat kandidat kuat.

Selain itu, Fajrul juga menegaskan, untuk menghindari NU terjebak kepada politik praktis, harus ada konsolidasi yang bersifat visioner dari jajaran Syuriah dan Tanfidhiyah yang tidak membuka peluang seorang pengurus NU menjadi calon Presiden atau Kepala Daerah. Konsolidasi fisioner tersebut bisa diikuti dengan perubahan AD/ART NU. Perubahan AD/ART tersebut akan menjadi agenda serius dalam muktamar yang akam berlangsung mulai 28 November ?2 Desember. Salah satu tokoh yang mempersiapkan draft AD/ART tersebut adalah Gus Mus.

Salah satu draf perubahan tersebut adalah memperketat agar pengurus NU baik jajaran Syuriah maupun Tanfid di semua tingkatan tidak hanya sekedar non aktif dari kepengurusan, melainkan mengundurkan diri jika akan menjadi kandidat presiden maupun kepala daerah.

Sohirin - Tempo