Nasional

Gus Dur: NU Tandingan Pemikiran Kyai Sepuh yang Menolak Politik Praktis
Jum'at, 26 November 2004 | 23:13 WIB

TEMPO Interaktif, Rembang:Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan, wacana pembentukan NU tandingan merupakan wacana yang digulirkan oleh para kyai sepuh yang disampaikan kepadanya.

Ancaman pendirian NU tandingan, lanjutnya, merupakan kritik terhadap upaya membawa NU ke wilayah politik praktis. “Kalau NU dibawa ke arah politik praktis, para kyai memerintahkan saya mendirikan NU tandingan,” kata Gus Dur kepada wartawan ketika berkunjung di kediaman KH Musthofa Bisri, Leteh, Rembang, Jateng, Jumat (26/11).

Diantara yang menyampaikan ide tersebut adalah KH Abdullah Faqih, pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, Jatim. Ide tersebut disampaikan saat Gus Dur berkunjung ke kyai karismatik itu, sehari setelah lebaran.

Namun, Gus Dur menegaskan, dirinya tidak akan begitu saja menerima perintah kyai, jika konsep NU tandingan tersebut belum jelas. “Itu perintah kyai, dan saya tidak mau kalau yang dimaksud belum jelas,” tegasnya.

Ditanya soal apa yang harus dikerjakan NU pada kepengurusan kedepan, secara umum, Gus Dur menyatakan bahwa NU harus melakukan perbaikan internal dan eksternal. Internal adalah seperti penertiban terhadap pengurus NU yang merangkap sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini untuk mencegah terseretnya NU pada wilayah politik praktis.

Meski begitu, jika terpilih menjadi pengurus PBNU lagi, Gus Dur menyatakan tidak akan mundur dari PKB. “Saya tidak pernah akan mundur. Mengurusi PKB tidak perlu harus masuk dalam struktural. Demikian pula sebaliknya,” tegasnya.

Sedangkan masalah eksternal yang harus dikerjakan NU kedepan adalah, NU harus mengembangkan pemikiran dan program yang sifatnya membangun masyarakat, ekonomi, budaya, pendidikan, sosial dan sebagainya. “Selama lima tahun semua mandek sama sekali”.

Hal senada juga disampaikan oleh KH Musthofa Bisri (Gus Mus). NU, kata dia, harus melakukan perbaikan eksternal dan internal. Secara khusus dia menyebutkan perlunya perbaikan internal yang bersifat manajerial, termasuk menghindarkan NU dari kancah politik praktis. Oleh karenanya, sosok Ketua PBNU kedepan harus memiliki system manajerial yang bagus. (sohirin)