Nasional

Riswandha: Demokrasi Telah Dicederai
Kamis, 25 November 2004 | 02:54 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta Guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada Dr Riswandha Imawan menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memberikan sanksi yang berat kepada siapa saja yang mencederai kedaulatan rakyat. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, kata Riswandha, demokrasi yang menjadi substansi kedaulatan rakyat, telah dicederai oleh sejumlah pihak termasuk aparatur pemerintah.

?Proses demokrasi di Indonesia sekarang ini dibayang-bayangi kekerasan fisik. Setiap kekerasan, jelas bisa mematikan demokrasi yang sedang tumbuh. Sebagai Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono mestinya mempunyai confident yang tinggi dalam mengambil keputusan. Siapa saja yang mencederai kedaulatan rakyat, harus diberi sanksi berat,? kata Riswandha, Rabu (24/11).

Di katakan Riswandha, pola kekerasan yang dilakukan aparat yang menimpa rakyat sipil akhir-akhir ini, jelas sebuah upaya menghambat tumbuhnya demokrasi. Sikap aparat kepolisian dalam menangani kasus tabrakan di Tol Jagorawi, kasus tempat sampah Bojong dan beberapa kasus lainnya, kata Riswandha, jelas tidak bisa dibenarkan dan sangat mencederai asas kedaulatan rakyat.

?Polisi mau menangnya sendiri dalam kecelakaan itu. Kemudian membubarkan unjukrasa dengan senjata dan peluru tajam, jelas sebuah kekerasan fisik dan sikap arogan. Belum lagi kasus pejuang HAM Munir, yang jelas sebuah kejahatan. Jika kondisi ini terus terjadi maka yang ada adalah rejim otoriter tetap yang berkuasa meski orangnya berganti,? katanya.

Menurut Riswandha, pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri, kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara baik polisi maupun TNI berangsur-angsur dikurangi. Mestinya pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ini, kata Riswandha, kedaulatan rakyat harus diutamakan karena Susilo mendapat mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan presiden.

Presiden Susilo, kata Riswandha, juga harus melakukan reoformasi di tubuh TNI seperti yang dikampanyekan melalui 14 langkah reformasi TNI. Kemudian, kata dia, SBY harus bersikap tegas terhadap orang-orang di sekitarnya yang berusaha menjatuhkan dirinya dengan pernyataan-pernyataan kontroversial.

?Lihat saja bagaimana Jubir Presiden mengatakan dalam tabrakan di jalan tol, polisi tidak bersalah. Kemudian Menteri Yusril Ihza Mahendra mengatakan para menteri dilarang mendatangi undangan DPR. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, kalau ini dibiarkan saja justru akan kontraproduktif bagi kinerja pemerintah yang akhirnya membuat rakyat kecewa,? kata Riswandha.

Syaiful Amin?Tempo