Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Indonesia Galang Kerjasama Militer Dengan Rusia dan Cina
Rabu, 24 November 2004 | 19:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Usai membuka pameran peralatan pertahanan Indo Deffence 2004 Expo & Forum, Rabu (24/11) di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan pemerintah Indonesia akan merealisasi tawaran kerja sama teknik militer dengan Rusia dan Cina. Pertemuan untuk membahas persoalan ini lebh rinci, menurut Juwono akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sedangkan peluang untuk bekerjasama dengan negara peserta pameran lain semisal Jerman, Belanda, Polandia, Perancis, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, atau Kanada, Juwono mengaku “belum ada kesepakatan, kecuali dengan Rusia dan Cina,” ungkap Juwono. Diakui Juwono, kerjasama ini terjadi karena upaya dua negara tersebut yang aktif mendekati Indonesia. Sedangkan negara-negara lain, masih taraf penjajakan.

Menyoal peluang kerjasama dengan Amerika Serikat (AS), Juwono mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan perlunya kerjasama, terutama dalam soal teknologi Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Karena itu, walaupun situasi politik dalam negeri AS tidak memungkinkan kerjasama, pemerintah Indonesia akan terus berusaha meyakinkan Washington bahwa bantuan peralatan untuk TNI itu penting.

Sebagaimana diberitakan, AS menyaratkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Timor-Timur pasca jajak pendapat 1999 juga mengusut kematian warga AS dalam insiden Timika, Papua. Juwono sendiri menganggap dua masalah ini sudah masuk kriteria kewenangan dalam kedaulatan Indonesia. “Kalau pihak luar masih menggugat, kita katakana, inilah batas-batas kemampuan kita menggelar pengadilan menurut cara-cara kita sendiri,” tandas Juwono.

Malahan soal pentingnya kejasama dengan AS dalam soal teknik senjata itu, Juwono berargumen ini justru “untuk menyelamatkan dan memperkuat hak asasi,” katanya. Sebab menurut Juwono, kalau TNI tidak diberi perlengkapan dan peralatan yang memadai, malah akan terjadi banyak pelanggaran HAM lagi.

Juwono kemudian meyakinkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tidak dilakukan oleh senjata-senjata yang diperoleh dari AS. “Tetapi (hal itu) sering dikait-kaitkan, sehingga Indonesia selalu digugat beberapa kalangan, terutama LSM luar negeri,” tegas Juwono.

Karena peluang kerjasama dengan AS terganjal urusan politik local AS, Pemerintah Indonesia menurtu Juwono mengaharapkan kerjasama dengan Rusia dan Cina segera terealisasi di tahun-tahun mendatang.

Ditemui TEMPO di pameran, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Hadi Waluyo mengungkapkan, bagi TNI Angkatan Darat terutama Kostrad, peralatan persenjataan yang dimiliki saat ini masih memadai. Toh Hadi mengaku kalau Kostrad masih membutuhkan perlengkapan persenjataan, seperti senapan dan peralatan untuk manuver.

Mempersoalkan embargo dari AS, Hadi menyebut TNI Angkatan Darat tidak terlalu terpengaruh. Karena menurut Hadi, Indonesia masih bisa memasok peralatan tempurnya dari negara lain seperti Inggris (tank) dan China (Meriam).

Saat ini, kata Hadi, selain membutuhkan sistem persenjataan tembak, manuver dan senjata kaliber besar lain, TNI AD juga membutuhkan bantuan militer, pelatihan dan pendidikan dari luar.

Sunariah

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

TNI AD Akan Gelar Operasi Bakti di Alor
Polisi Tambah Satu SSK di Poso
TNI Siap Lepas Yayasan Lebih Cepat
TNI Dibawah Dephan, Sebaiknya Ditunda
Ketua DPR: Koalisi Kebangsaan Tidak Diperlukan Lagi
Ali Sadikin Setuju Bisnis TNI Ditertibkan
Pengamat Militer : Ada Post Authority Syndrom di TNI
KSAL Setuju Bisnis TNI Ditertibkan
Mayjen Safzen Resmi Jadi Komandan Marinir
Theo Sambuaga Dukung Penertiban Bisnis Tentara
> selengkapnya...


Referensi

Sejarah TNI AU
Spesifikasi F-16
Profil Endriartono Sutarto
Kepres RI No. 97 Thn.2003 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Kepres RI No. 71 Thn.2003 Tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku
Kepres RI No. 28 Thn.2003 Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
> selengkapnya...

Website

Departemen Pertahanan


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< November,2004>>
MSnSl RK JS
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data