|
Sesepuh Golkar Ingin Akbar Tandjung Diganti
Sabtu, 20 November 2004 | 21:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah sesepuh Partai Golkar bekumpul malam ini di Hotel Hilton, Jakarta. Acara yang digagas salah satu sesepuh yang Ketua Umum Soksi Oetojo Oesman ini dimaksudkan untuk menggalang kekuatan menghadapi Musyawarah Nasional 5-10 Desember di Denpasar, Bali. Mereka ingin Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung diganti.“Sangat mendesak dilakukan revitalisasi kepemimpinan Golkar saat ini,” kata Oetojo.
Hadir dalam acara malam ini antara lain mantan calon presiden Wiranto, mantan Ketua Umum Golkar Harmoko, mantan anggota Dewan Pembina Partai Golkar Muladi, mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, mantan anggota Dewan Pembina Golkar Siswono Yudhohusudo, serta mantan Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara.
Menurut Oetojo, pertemuan ini adalah langkah awal penyatuan berbagai kelompok terutama Hasta Karya --8 organisasi kekaryaan yang bernaung di bawah Golkar yakni SOKSI, Kosgoro, MKGR, AMPI, Majelis Dakwah Islam, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya dan Satkar Ulama -- untuk mewujudkan pergantian kepemimpinan Golkar.
Namun, kata dia, pertemuan belum ditujukan untuk menentukan nama calon pesaing Akbar. "Semuanya akan tergantung pada kader Golkar," ujarnya.
Sejauh ini baru Akbar, Marwah Daud, dan Surya Paloh yang bersedia bersaing dalam memperebutkan kursi ketua umum. Nama-nama lain yang beredar adalah Agung Laksono, Abu Rizal Bakrie, Wiranto, dan Jusuf Kalla.
Mantan Ketua Umum AMPI Indra Bambang Utoyo mengemukakan, pertemuan malam ini ditujukan untuk menggulirkan wacana pergantian kepemimpinan ketua umum Golkar kepada pengurus daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. “Sebab merekalah yang memiliki hak pilih,” katanya.
Indra membantah adanya pesanan dari pihak luar Golkar untuk menggolkan ketua umum yang lebih kooperatif terhadap pemerintah yang ada sekarang. Menurutnya, niatan untuk mengganti ketua umum sama sekali tidak didasarkan adanya pesanan.
Hanya saja dia mengatakan, dalam kenyataannya langkah Golkar untuk bergabung dalam Koalisi Kebangsaan yang mendukung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyebabkan partai terlibat dalam konflik politik yang tidak bermanfaat. “Yang ada partai malah mendapat stigma negatif dan partai juga tidak mendapat apa-apa dari kebijakan untuk bergabung dengan PDI-P,” ujarnya.
Amal Ihsan -Tempo
INDEKS BERITA LAINNYA :
|