Nasional

Pengamat: Pembunuhan Munir Bermotif Politik
Kamis, 18 November 2004 | 18:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat politik dan militer dari LIPI Ikrar Nusa Bakti meyakini polisi cukup pintar untuk mengungkap pelaku peracunan terhadap aktivis HAM Munir. Hanya saja berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya, dia pesimistis polisi berhasil menangkap dalang dan pemberi dana bagi pembunuhan itu.

“Saya tidak terlalu optimistis,” ujarnya melalui telepon Kamis (18/11), di Jakarta. Alasannya, kasus ini berkaitan dengan masalah politik, sehingga sangat pelik. "Kecil kemungkinan Munir dibunuh oleh orang biasa," ujarnya menambahkan.

Ikrar pun memberi satu ungkapan yang secara umum beredar di kalangan petinggi negara bahwa daripada jendral dengan jendral saling bertengkar, lebih baik suatu kasus dipetieskan.

Seperti diketahui, aktivis pembela HAM Munir meninggal di pesawat udara dalam perjalanan menuju Bandara Schipol, Belanda 7 September silam. Munir meninggal karena diracun.

Ikrar berpendapat, pembunuhan Munir dilakukan dengan rencana yang matang. Alasannya, pembunuh mengetahui jadwal aktivitas Munir, terjadi di dalam pesawat lintas negara, menggunakan racun mematikan, dan proses pembunuhan yang sampai saat ini belum terungkap. “Pasti ada motif politik dan HAM,” ujarnya. Karena itu, dia memperkirakan pembunuh adalah pihak-pihak yang pernah tersinggung oleh laporan KONTRAS atau IMPARSIAL, dua lembaga tempat Munir beraktivitas selama ini.

Menurut Ikrar, kerjasama dengan tim forensik asing sangat diperlukan. “Tampaknya pihak kepolisian Indonesia belum canggih,” ujarnya. Dia mengungkapkan, Kapolda Bali Irjen Pol. I Made Mangku Pastika pernah mengatakan kepada dirinya, bahwa cara kerja Indonesia masih padat karya, belum ditunjang dengan teknologi modern. Karena itulah ia menekankan perlunya kerjasama antara Indonesia dengan Belanda dalam menangani kasus Munir ini. “Bahkan kalau perlu dengan Singapura sekalian, mengingat pesawat yang ditumpangi Munir sempat transit di negara itu” ujarnya .

Di sisi lain, dia mencurigai lambatnya keluarga Munir menerima hasil otopsi. “Kenapa kalau keluarga harus menunggu hasil rapat dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan ada orang di Departemen Luar Negeri yang membocorkannya ke media asing?” katanya menayakan.

Indriani - Tempo